Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengungkap tantangan dalam pengumpulan basis data tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mulanya mengatakan, provinsi yang disurvei dilakukan di seluruh provinsi.
Namum, dominasi jumlah data KUMKM yang diperoleh masih di Jawa sebagai daerah yang potensial.
Baca juga: Tak Hanya Pelaku UMKM, KemenKopUKM Ingin KUR Bisa Juga Diakses oleh Agregator
Diakui Siti, survei memang belum dilakukan menyeluruh, terutama di kawasan yang memang sulit diakses.
“Karena kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya bagaimana infrastruktur akses menuju lokasi dan sumber secara langsung. Mengingat kami juga masih memiliki kendala akses dan SDM,” katanya di Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Adapun pada periode 2022-2023, pengumpulan basis data tunggal KUMKM telah mencapai 13,4 juta. Pada 2022, KemenKopUKM telah melakukan survei langsung ke KUMKM di 240 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia.
Pada 2023, KemenKopUKM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan sensus/survei yang sama namun di lokasi yang berbeda yakni di 215 kab/kota di 32 provinsi.
Upaya tersebut dilaksanakan seiring amanat Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Basis Data Tunggal.
Siti memaparkan, di tahun 2022, KemenKopUKM berhasil mengumpulkan 9,1 juta data dan tahun 2023 sebanyak 4,3 juta data, sehingga total saat ini sudah ada sebanyak 13,4 juta data pelaku KUMKM.
Sebagaimana diketahui, tahun lalu BPS juga melakukan sensus pertanian, diharapkan data tersebut bisa terus berjalan dan terintegrasi secara merata.
Baca juga: Semarak Pasar Ramadhan, dari Sate Cumi hingga Pentol Ramaikan Takjil UMKM di Kota Solo
“Namun belum semua didata secara lengkap. Tahun ini kami berusaha untuk melakukan penambahan data lagi sekitar 4 juta data KUMKM,” kata Siti.
Ia mengatakan, survei langsung KemenKopUKM bersama BPS di tahun 2023 dilakukan by name by address, serta analisis makro ekonomi dari UMKM.
Dalam survei yang dilakukan, terdapat tujuh aspek, yakni identitas usaha, marketing, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik, maupun Sumber Daya Manusia (SDM), di mana total pertanyaan mencapai sekitar 98 pertanyaan untuk tujuh aspek dimaksud.