Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tengah mengusulkan agar agragetor, pihak yang menampung ragam produk UMKM, bisa juga mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Pembiayaan lain yang kita mau kembangkan, sebenarnya KUR itu juga kita ingin dorong supaya yang didanai itu tidak hanya UKMnya, tetapi agregatornya. Iya, yang ngumpulin [produk UMKM]. Karena kan kalau itu enggak dibiayai, agak sulit juga," kata Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman ketika ditemui di gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Di Balik Pesona Anggrek Zilquin, dari Jual Bunga Pikulan, KUR BRI jadi Pembuka Omzet Miliaran Rupiah

Menurut Hanung, saat ini tidak ada skema KUR yang diperuntukkan bagi agregator. Maka dari itu, ia mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan agar ada skema KUR yang bisa diakses para agregator.

"[Selama ini agregator] tidak ada skema KUR-nya. Ini yang kita usulkan masuk ke skemanya KUR," ujarnya.

Hanung belum bisa memastikan kapan skema ini akan terealisasi, tetapi ia berharap bisa terwujud sebelum pergantian pemerintahan pada tahun ini.

Baca juga: Kolaborasi Inovatif KB Bank dengan OttoDigital, Berikan Solusi untuk Penyediaan KUR bagi UMKM 

Kini, usulannya tengah dilayangkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan akan dibicarkan di situ.

Sebagai informasi, dikutip dari situs kur.ekon.go.id, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Baca juga: Tahun Ini Pemerintah Bidik Penyaluran KUR Sebesar Rp 300 Triliun

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.