Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyampaikan katalog elektronik versi 6 akan bisa melacak pengirman dan pembayaran. Hal tersebut disebutnya bakal meningkatkan performa sistem e-Purchasing Pemerintah.
Hendrar menyampaikan, katalog elektronik versi 6 tersebut, merupakan hasil kerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement. Disebut pria yang akrab disapa Hendi tersebut, akan meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna.
“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui Katalog Elektronik Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah," ujar Hendi di Jakarta, Kamis (28/32024).
Baca juga: Rakornas LKPP dan IPFE Dorong Percepatan Transformasi Pengadaan di Institusi Pemerintahan
Pemantauan tersebut, bisa terkait harga, spesifikasi produk, hingga gambarannya. Karena itu, diharapkan Hendi fitur baru akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan.
Sedangkan, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. dalam mengatakan bahwa Katalog Elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
"Harapan kami adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pihak pembeli (buyer) dan penjual (seller)," tuturnya.
Ke depannya, ucap Venusiana, pihaknya akan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia bisa tercapai.
Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini diterapkan di 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai piloting, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Selama masa migrasi dan piloting kepada K/L/PD tersebut, Katalog Elektronik versi sebelumnya masih bisa digunakan oleh K/L/PD lainnya hingga akhir tahun 2024. “Kami targetkan bahwa pengembangan Katalog Versi 6 sudah rampung pada akhir tahun ini, jadi seluruh K/L/PD sudah dapat menggunakannya,” kata Hendi.
Baca juga: Ahli LKPP: Tender Proyek BTS Kominfo Curang, Syaratkan Konsorsium Serahkan Commitment Fee
MenPAN RB RI, Abdullah Azwar Anas katalog elektronik versi baru ini, masuk dalam bagian reformasi birokrasi pemerintah saat ini, yang tidak lagi berfokus pada sistem yang panjang, melainkan lebih pada dampak dan manfaatnya.
“Apresiasi kepada mas Hendi yang lincah dalam mengorkestrasi tim untuk memunculkan hal – hal baru. Melalui E-Katalog versi 6 ini LKPP telah berhasil mengurai tumpang tindih birokrasi melalui digitalisasi, dimana hal ini penting karena belanja produk dalam negeri telah masuk sebagai penilaian reformasi birokrasi," tutur Anas.