Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra secara tegas tidak setuju dengan wacana pemerintah memasukan komponen iuran pariwisata ke harga tiket, karena akan membuat harga tiket pesawat naik.

"Nanti harga yang dibayar oleh penumpang maskapai naik dan pasti yang dipersalahkan adalah pihak maskapai. Padahal dana itu (iuran pawisata) hanya 'lewat' aja," kata Irfan.

Menurutnya, pemerintah dalam mengumpulkan iuran pariwisata sebaiknya mengunakan mekanisme terbuka dan langsung. Garuda tak ingin dituduh masyarakat selalu menaikkan harga, padahal kenyataannya sudah bertahun-tahun tidak naik.

"Sudah 5 tahun TBA (tarif batas atas) kami tidak pernah dinaikkan. Yang naik adalah airport tax dari bandara yang dimasukkan ke dalam harga tiket. Ada yang mempertanyakan ke pihak bandara tidak? Kan tidak ada," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni sumber pendanaan yang berasal dari iuran pariwisata.

Pemerintah berencana mengenakan iuran pariwisata kepada penumpang pesawat. Iuran akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat.

Rencana itu diketahui dari undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Dana Pariwisata Berkelanjutan yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang diterbitkan 20 April lalu.

Masih Dikaji

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi, Odo RM. Manuhutu mengatakan, wacana iuran pariwisata kepada penumpang pesawat masih dalam kajian.

Kajian tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dampak ekonomi dan sosial.

Selain itu, kajian turut mempertimbangkan upaya untuk mendukung peningkatan target pergerakan wisatawan nusantara.

“Berbagai kebijakan terkait pariwisata berkualitas bertujuan untuk memberikan manfaat signifikan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar Odo.

Lebih lanjut Odo menyampaikan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan pariwisata berkualitas di Indonesia.

Melalui Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25–1,5 miliar perjalanan pada 2024, dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar Rp 3.000,78 triliun.