Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak milik PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061 sejalan dengan penambahan saham untuk Indonesia sebesar 10 persen, sehingga RI memiliki total saham 61 persen.

Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan dan siarkan secara virtual melalui YouTube BKPM pada Kamis (2/5).

Menurut Bahlil, target penambahan saham Freeport menjadi 61 persen tersebut bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dia bilang, penambahan saham itu diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi Masyarakat.

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah Minta Manajemen PT Freeport Jadikan Buruh Sebagai Mitra Layaknya Keluarga

"Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong," kata Bahlil dikutip Jumat (3/5/2024).

"Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi," imbuhnya.

Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. Indonesia menurutnya negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara. Selain itu, Bahlil menyebut bahwa hingga 2018 lalu saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen sebelum akhirnya menjadi 51,23 persen pasca divestasi saham pada September 2018 lalu.

Divestasi tersebut dilakukan melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rp 60 triliun. Bahlil juga bilang saat ini saham Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun.

"Tahun 2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir 4 miliar dolar AS, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," ucap Bahlil.

"Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar USD, Rp 300 triliun," imbuhnya menegaskan.

Untuk diketahui, proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.