Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai tutupnya pabrik sepatu Bata di Purwakarta diakibatkan oleh sejumlah hal.

Ia mengatakan, bila dilihat secara menyeluruh, demand atau permintaan ekspor itu tengah mengalami penurunan.

Penurunan permintaan ekspor ini dinilai tak lepas dari kondisi geopolitik yang terjadi dan dampaknya telah mempengaruhi Indonesia.

"Sedangkan untuk pasar domestik kita mesti melihat dari faktor daya beli, karena dengan kondisi seperti ini, maka daya beli pastinya ada penurunan yang harus diperhatikan," kata Shinta ketika ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Wajar Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Ekonom Samakan dengan Nokia, Jokowi Duga Langkah Efisiensi

Di tengah permintaan ekspor yang terus mengalami penurunan, biaya yang dibutuhkan pun terus meningkat.

"Tentu saja pada akhirnya perusahaan seperti Bata, walaupun sudah hadir begitu lama di Indonesia, harus melihat apakah masih feasible (layak) sebagai bisnis," ujar Shinta.

Shinta kemudian menyinggung soal daya saing. Ia menilai Bata sudah kalah saing dari merek lain.

"Dilihat saat ini dari kondisi yang ada, dengan competitivenes (daya saing) dan hal-hal lainnya, dianggap tidak layak bagi mereka untuk terus lanjutkan," ujarnya.

Lalu, Shinta menyebut investasi kini juga sudah mulai beralih dari padat karya ke padat modal.

Jadi, ia menyimpulkan, dari segi industri seperti Bata, melihat kondisi sekarang yang makin memburuk, mereka tak bisa bertahan lagi.

"Dia juga sudah melakukan evaluasi dan juga melihat dengan kondisi sekarang yang makin memburuk, tidak bisa bertahan lagi," pungkas Shinta.

Sebagai informasi, Manajemen PT Sepatu Bata Tbk (BATA) telah bulat memutuskan penutupan pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat, setelah menderita kerugian selama empat tahun.

Pabrik tersebut efektif berhenti beroperasi pada Selasa (30/5/2024), di mana hal ini tertuang dalam keputusan direksi Bata sebulan sebelumnya dan disetujui dewan komisaris perseroan.