Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo mengusulkan pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
Bamsoet, sapaannya, mengatakan UUD 1945 pasal 286 ayat 1 mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir, dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
“Ketentuan konstitusi ini menegaskan bahwa rumah atau tempat tinggal adalah kebutuhan fundamental rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi,” kata Bamsoet dalam keterangannya Kamis (30/5/2024).
Baca juga: Kisruh Tapera, Istana Serahkan ke Kementerian PUPR untuk Menjelaskan ke Publik
Dia menegaskan sebagai kebutuhan fundamental, tempat tinggal telah menjadi hal yang harus terpenuhi.
Saat ini backlog perumahan masih terjadi di Indonesia.
Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani.
Namun, faktanya sekitar 15,51 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah.
“Artinya, baru 70 persen lebih yang memiliki rumah dengan hak milik, selebihnya tidak. Dan sekitar 36,8 persen dari penduduk tinggal di rumah yang tidak layak huni,” ujarnya.
Karena itu, dia mendukung rencana Pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya untuk memisahkan Kementerian Perumahan dari PUPR.
“Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum,” ucap Bamsoet.
Bamsoet menyebut dirinya mendukung rencana itu. Sebab, saat ini pembangunan perumahan rakyat seakan diabaikan.
Baca juga: Jokowi Tak Peduli Penolakan Tapera, Prabowo Punya Janji Bangun 3 Juta Rumah, Hidup Buruh Makin Sulit
“Karena kalau perumahan rakyat ini diperhatikan dengan baik, maka turunan kegiatan ekonominya akan juga terangkat, ikut naik ikut berputar,” imbuhnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya menampung masukan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk mengubah nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah jadi dua.
Dia menyebut pihaknya akan mempertimbangkan seluruh masukan atau usulan dari berbagai pihak terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Semua masukan kita dengar, terima, baik masukan dari masyarakat dari para ahli, partai koalisi, atau pun dari parlemen,” ujar Muzani
Optimasi Sektor Properti
Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong mengatakan, Indonesia seharusnya dapat belajar dari negara-negara tetangga yang memiliki kementerian perumahan rakyat tersendiri.
Menurutnya, negara-negara tetangga memiliki kementerian perumahan rakyat tersendiri, sehingga sektor properti bisa berkembang.
“Sektor properti bisa berkembang karena adanya kementerian yang fokus untuk menangani sektor perumahan bagi masyarakat.
AREBI tegas mendukung pemisahan PUPR seperti zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di mana asa Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
“Kita menyambut positif untuk hal ini,” kata Lukas.
Dengan pemisahan Kementerian PU dan Kemenpera maka seharusnya serapan anggaran akan lebih optimal.
Upaya mengatasi backlog perumahan ini pun sejalan dengan janji kampanye Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan membangun 3 juta rumah diperiodenya nanti.
Program gagasan Prabowo disampaikan dalam malam debat Pilpres 2024.
Adapun, rincian 3 juta rumah itu tersebar di pedesaan sebanyak 1 juta rumah, di pesisir sebanyak 1 jut rumah, dan juga di perkotaan sebanyak 1 juta rumah.
“Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan,” kata Prabowo kala itu. (Tribun Network/Reynas Abdila)