Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Sugiyarto membantah bahwa simpanan peserta Tapera akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tidak ada hubungannya antara dana peserta dengan pembangunan IKN. Dari persepsi kami, karena uang berasal dari peserta murni digunakan untuk peserta," ujar Sugiyarto saat diskusi, Selasa (11/6/2024).
Sugiyarto memastikan, dana simpanan peserta ditaruh secara terpisah dan hanya boleh digunakan untuk memberikan manfaat untuk peserta.
Baca juga: Dana Tapera Sebagian Besar Dialokasikan ke Surat Utang, Ada Dugaan Biayai Proyek IKN
Selain itu, kata Sugiyarto, sampai saat ini belum dilakukan penarikan dana untuk peserta baru.
"Pemungutan berhenti sejak tahun 2020. Dari aturan yang ada, dana peserta hanya bisa digunakan untuk kepentingan peserta," kata Sugiyarto.
Sebelumnya, adanya iuran Tapera yang dikumpulkan dari gaji pekerja sebesar 3 persen, dinilai sebagai langkah pemerintah mencari dana untuk sejumlah proyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dalam beleid Tapera, dana yang dikumpulkan dari peserta dikelola ke dalam beberapa portofolio investasi, yaitu ke korporasi 47 persen, Surat Berharga Negara (SBN) 45 persen, dan sisanya deposito.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang tujuan Tapera sangat mengambang antara investasi atau arisan kepemilikan rumah.
Jika untuk investasi sebagaimana beleid Tapera, peserta berhak menerima informasi dari manajer investasi tentang dana dan hasil dari dana masyarakat.
Baca juga: Dana Iuran Pekerja di Tapera Akan Diinvestasikan ke Obligasi, Ini Alasannya
"Apakah kita diberitahukan setiap bulan dimana posisi kekayaan kita?" kata Nailul dikutip Selasa (11/6/2024).
Dengan posisi SBN sebesar 45 persen dari total dana yang dikelola BP Tapera, Nailul memandang menjadi soal mudah bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN.
Hal itu karena bisa dibeli oleh badan pemerintah (termasuk BP Tapera) pakai uang masyarakat.
"Ingat, BI rate sudah naik yang artinya deposito sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan SBN," ujar Nailul.
Ia mengatakan, Pemerintah ingin menaikkan bunga SBN, tentu akan menjadi beban utang.
Ketika swasta enggan investasi di SBN, badan pemerintah pun menjadi solusinya.
"Salah satu pejabat BP Tapera adalah Menteri Keuangan yang punya kepentingan untuk penyerapan SBN," pungkas Nailul.
Karena diinvestasikan ke SBN, maka dikatakan Nailul, dana yang dihimpun dari peserta Tapera ini bisa digunakan untuk proyek pemerintah, satu di antaranya IKN.
"Itu sudah terbaca ketika Luhut juga menyampaikan bahwa defisit anggaran akan melebar untuk proyek pemerintah," jelasnya.