News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Investor Asing Masih Ogah Masuk IKN, Ekonom: Komunikasi Pemerintah dari Awal Salah

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah. Pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanaman Modal Asing (PMA) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum masuk satu pun.

Padahal pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat menyebut sudah ada modal asing sebesar Rp 50 triliun.

Pernyataan tersebut baru-baru ini dikoreksi bahwa belum ada PMA yang masuk ke IKN.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi.

Baca juga: Suharso Bantah Bahlil Soal Belum Ada Investor Asing di IKN: Mereka Wait And See

Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.

“IKN itu kan memang bukan ladang investasi harusnya yang dikomunikasikan itu sejak awal, kita ini mau bangun kota yang diharapkan ada investasi bukan di IKN tapi sekitarnya,” ucapnya kepada Tribun, Kamis (13/6/2024).

Dia menyampaikan bahwa IKN memiliki potensi investasi yang sangat besar untuk dikembangkan tetapi bukan hanya di satu titik.

Investor akan lebih tertarik melakukan investasi apabila apa yang direncanakan pemerintah sudah berwujud.

Sehingga jangan dibalik presepsi dari investor menanamkan modalnya.

“Ibaratnya begini apabila ada sebuah mall mau dibangun namun pembangunannya belum jadi, apakah orang-orang mau membangun lapaknya di situ kan enggak,” ujar Piter.

“Minimal gedungnya jadi dulu, kalau tidak mana mau,” tambahnya.

Dia menegaskan seharusnya menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini secara bertahap.

Penting agar pemerintah mengevaluasi komunikasi bahwa percepatan investasi bukan hanya terkonsentrasi di IKN.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini