TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi likuiditas PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada saat ini diklaim dalam kondisi aman, meski ada penarikan dana dari PP Muhammadiyah.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi memastikan kondisi likuiditas perseroan tetap memadai (ample).

“Likuiditas kita ample (cukup), cukup solid. Solid,” kata Hery di Jakarta yang dikutip Sabtu (15/6/2024).

Secara terpisah, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat.

Di antaranya melalui upaya kolaborasi dengan mitra strategis dan seluruh stakeholder dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah untuk kemaslahatan bangsa.

Baca juga: Hery Gunardi Dinobatkan CEO of The Year dan BSI Sebagai Bank Syariah Terbaik

"Terkait informasi rencana pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat," kata Wisnu.

"Terlebih bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa," lanjutnya.

Wisnu menegaskan, BSI senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat (maslahat) sesuai syariat Islam.

Dia mengatakan bahwa perseroan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Kami berupaya menjadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah,” ujar Wisnu.

Diketahui, segmen UMKM merupakan salah satu fokus utama BSI dalam mengembangkan ekosistem halal.

Per Maret 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 59,2 triliun, di mana pembiayaan ini didominasi oleh sektor UMKM sebesar Rp 46,6 triliun.

Adapun terkait kerja sama dengan berbagai stakeholder, sebelumnya BSI menggandeng PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

Selain itu, kerja sama dengan PP Muhammadiyah dalam memacu inklusifitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia.

Kerja sama tersebut dalam rangka membantu pelaku UMKM yang ada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas (upscale) dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha.

OJK Berharap Dapat Diselesaikan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae juga telah memastikan BSI saat ini masih sangat likuid, sehingga tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan terkait dengan masalah penarikan dana Muhammadiyah.

Dari sisi normatif, menurut Dian, penarikan dana dari bank sebetulnya peristiwa yang biasa terjadi selama bank memenuhi kecukupan dana apabila pihak ketiga sewaktu-waktu ingin menarik dananya.

Terkait hubungan antara BSI dan Muhammadiyah, Dian mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan tugas manajemen dan pemegang saham pengendali untuk menyampaikan komunikasi yang lebih baik kepada publik.

Dian berharap, isu penarikan dana Muhammadiyah dari BSI dapat diselesaikan oleh pihak terkait dengan segera, sehingga tidak banyak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di masyarakat.

Muhammadiyah Tarik Dana BSI

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya melakukan penarikan dana dari BSI.

Anwar mengungkapkan hal ini dilakukan demi mendukung perbankan syariah secara keseluruhan di Indonesia.

Hal tersebut, katanya, demi menciptakan persaingan sehat antar perbankan syariah yang ada, khususnya yang terkait dengan Muhammadiyah.

"Muhammadiyah punya komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Untuk itu Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2024).

Anwar juga mengungkapkan bahwa penarikan dana Muhammadiyah dari BSI dalam rangka untuk menata masalah keuangan, khususnya terkait penempatan dana di perbankan syariah.

Dia mengakui bahwa dana Muhammadiyah hanya terpusat disimpan di BSI sehingga menimbulkan resiko konsentrasi (concentration risk).

Padahal, sambung Anwar, banyak perbankan syariah selain BSI yang masih sedikit tersokong dana dari umat.

"Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan," tuturnya.

Anwar mengatakan, jika Muhammadiyah tidak segera menarik dana dari BSI, maka ditakutkan persaingan antar bank syariah menjadi tidak sehat.

"Bila hal ini terus berlangsung maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan," ujarnya.

Sebagai informasi, dari surat yang diterima Tribunnews.com, dana Muhammadiyah yang berada di BSI akan dialihkan ke sejumlah bank syariah lainnya seperti, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, hingga bank syariah lain yang selama ini menjalin kerja sama.

Adapun keputusan ini hasil dari pertemuan antara PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tanggal 26 Mei 2024 di DI Yogyakarta.

"Dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan dari BSI dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank-bank syariah daerah, serta bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah," bunyi surat tersebut, dikutip pada Kamis (6/6/2024).

Surat itu tertuju kepada beberapa pihak seperti Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, hingga Pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah.