Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto diprediksi tidak akan maksimal.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto berpendapat, dari perspektif politik, Prabowo Subianto memang memiliki komitmen tidak membiarkan proyek IKN mangkrak.

Namun, jika melihat proyek pemindahan ibu kota negara ini secara realitstis, dana atau anggaran yang bisa dialokasikan ke sana juga tidak cukup alias tidak memadai.

Prabowo Subianto pernah mengatakan akan menganggarkan dana 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16 triliun untuk pembangunan IKN.

"Gimana nasib IKN kalau dengan anggaran yang tinggal Rp 16 triliun dan ke depan seperti apa," kata Eko di acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

"Dugaan saya sih gini. Secara politik ini kan komitmen Pak Prabowo untuka tidak memangkrakkan IKN setelah Pak Jokowi selesai nanti."

"Tapi di sisi lain, secara realistis, uangnya juga enggak ada. Enggak banyak uang yang bisa diinvestasikan di situ, sehingga mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau," beber Eko.

Eko memprediksi, anggaran Rp 16 triliun itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif.

"Enggak akan ada seperti rencana-rencana di awal yang katanya semuanya sangat high tech dan lain-lain itu. Kayaknya sulit diimplementasikan," kata Eko.

Baca juga: Warisan Utang Jatuh Tempo Pemerintahan Jokowi Rp 800 Triliun di 2025, Prabowo Perlu Waspada

Eko menduga, pembangunan IKN pasca Jokowi lengser nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya akan mendapatkan  anggaran seadanya.

Ini karena ada kewajiban lain yang harus dilunaskan juga oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kewajiban apa itu? Cukup banyak. Diantaranya, keharusan membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Pamer Capaian 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Bangun Jalan Tol 1.938 Km

Utang jumbo ini jika dikuliti mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus dibayar. Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.

"Sebanyak 70 persen lebih utang pemerintah (yang jatuh tempo) ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar, ya kita dihakimi," kata Eko.

"Kan (ngutangnya) ke pasar. Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya (pemerintah akan) dihakimi," ujar Eko.