"Dan yang tak kalah penting adalah masalah permodalan bagi para petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Karena mereka untuk bercocok tanam atau melaut kan butuh modal juga. Harusnya mereka itu dilayani dengan KUR. Karena produksi pangan ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar," urainya lagi.

Jadi lanjut BHS, kedepannya tidak ada lagi pangan yang impor, baik itu berupa beras, sayur mayur, gula, hingga daging. Bapanas harus mampu berkoordinasi dengan semua kementerian/lembaga untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Kalau informasi kelebihan atau kekurangan pangan, itu bisa dilakukan Bapanas, tapi untuk yang menjalankannya ya kementerian terkait. Bapanas ini pusat informasi, bisa dibilang begitu. Misalnya, di provinsi A kekurangan beras, Bapanas bilang ke Kementan atau Bulog untuk dikirimkan. Atau kalau ada provinsi yang kelebihan, Bapanas yang punya informasi, kasih tahu ke Kementerian Pertanian atau Perdagangan untuk mengambil dan mengirimkan ke daerah yang membutuhkan," kata BHS lebih lanjut.

Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus dalam menyelesaikan masalah pangan ini.

"Tidak perlu terlalu banyak badan. Yang penting adalah fokus pada tugas yang diamanatkan, lalu saling bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga target kebutuhan nasional itu bisa tercapai. Dan pemerintah tidak perlu sibuk impor lagi," ujarnya .

Terakhir, BHS menyatakan pemerintah sebaiknya mengevaluasi kinerja Bapanas dalam menyelesaikan masalah pangan Indonesia dan menjaga ketersediaan 11 komoditas pokok kebutuhan masyarakat.

"Kalau memang tidak ada hasilnya, tidak bisa menguraikan masalah yang ada, dan menyelesaikan masalah tersebut, bubarin aja Bapanas. Daripada menghabiskan anggaran negara. Toh sudah ada Satgas Pangan, Bulog, dan kementerian. Tiga tahun tidak perubahan, artinya kan tidak mampu," pungkasnya.