Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai bonus demografi perlu ditata secara baik. Jika tidak, bisa menjadi malapetaka.
Arsjad pun menekankan soal penyediaan lapangan kerja. Ini disebut menjadi kunci utama dalam penataannya.
"Bonus demografi ini kalau tidak kita tata dengan baik akan menjadi malapetaka, khususnya lapangan pekerjaan. Nah lapangan pekerjaan ini menjadi kunci utama," katanya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).
Baca juga: Menteri Teten Temui Bos Kadin, Minta Masukan Cara Tingkatkan Ekspor UMKM
Menurut Arsjad, jika penyediaan lapangan kerja hanya diomongkan saja tentu akan mudah. Namun, di sini yang harus ditekankan adalah eksekusinya.
Ia pun memandang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kekuatan yang besar dalam menghadirkan lapangan kerja.
Arsjad menyebut harus ada upaya gotong royong antara pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan lebih banyak lagi UMKM naik kelas.
Arsjad pun mengistilahkannya sebagai ekonomi pancasila atau ekonomi gotong royong.
"Nah, di sini juga kita bicara mengenai tadi kami katakan sebagai ekonomi pancasila, ekonomi gotong royong, di mana yang besar harus bantu yang kecil. Saling bantu. Pengusaha UMKM ini harus kita berikan pendampingan," ujar Arsjad.
Lebih lanjut, Arsjad juga mengingatkan bahwa UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional perlu dijaga dan dilindungi, terutama dengan banyaknya produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia.
“Jangan sampai impor ilegal ini menciptakan predatory pricing yang merugikan UMKM lokal kita karena tidak mampu bersaing. Karena itu, perlu ada kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM,” ucapnya.