TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus PB HMI menemui Kabag Organisasi Asing sekaligus Plh Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Abdul Gafur, beberapa waktu lalu.

Mereka menyerahkan draf tentang permasalahan LSM asing di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PB HMI Muhammad Jusrianto menyatakan, keberadaan LSM asing dan pendukungnya banyak terlibat agenda lingkungan hidup yang kontra terhadap kepentingan nasional.

“Kampanye negatif bukanlah sesuatu yang bebas kepentingan, melainkan terikat pada kepentingan politik bisnis global," ujar Jusrianto dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

Ia mencontohkan, dalam kampanye negatif sawit Indonesia dilakukan secara sistematis, tidak lebih didasari oleh motif bisnis asing yang tidak ingin produsen sawit Indonesia bersaing di pasar global.

"Ini sangat mudah dipahami menimbang pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara-negara maju,” ucap Muh Jusrianto.

Baca juga: 5 Kritik Terbaru Megawati ke Pemerintahan Jokowi: Soal Hukum, Izin Tambang hingga Kapolri

Baca juga: YLBHI Nilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Merupakan Praktik Kooptasi

PB HMI menilai ada negara maju yang memanfaatkan LSM asing sebagai "tukang gebuk" melalui kampanye negatif lingkungan hidup.

Alasannya, minyak sawit merupakan komoditas paling produktif dan dicari di banyak negara dengan produksi mencapai 40 persen, disusul minyak kedelai 29 persen, minyak Rapeseed 11 persen serta minyak bunga matahari, dan lainnya yang tidak mencapai 10 persen.

Dari data tersebut, tidak menampik aksi-aksi kampanye lingkungan oleh LSM asing tertentu yang menargetkan kelapa sawit Indonesia diduga tendensius dan bermuatan kepentingan politik asing.

PB HMI berharap pemerintah mengambil langkah-langkah tegas atas hal itu, termasuk memblokir rekening.

Baca juga: Greenpeace Indonesia Soroti NU dan Muhammadiyah Kelola Tambang: Buka Peluang Kerusakan Lingkungan

Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Demokrasi PB HMI, Bambang Irawan menilai sudah menjadi pemahaman umum bahwa kepentingan politik global berkaitan erat dengan persaingan bisnis global.

Oleh karena itu, narasi besar yang digaungkan tak lain bagian dari agenda setting global yang ingin mematikan potensi bisnis dan komoditas unggulan negara-negara berkembang.

Sebagai antisipasi, PB HMI meminta semua pihak untuk mewaspadai hal ini.