Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Indonesia masih kekurangan pasokan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis mengatakan, kebutuhan tenaga kerja konstruksi di dalam negeri sangat tinggi dan tidak seimbang dengan pasokannya.

Karena itu dia mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah menaruh perhatian serius pada sektor konstruksi dan infrastruktur sekaligus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi.

"Untuk meningkatkan kualitas, dan kuantitas tenaga kerja yang mumpuni diperlukan kerjasama, sinergitas, dari seluruh stakeholder. Baik itu pemerintah, pelaku usaha konstruksi, dan pekerja," ungkap Abdul Muis dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (13/9/2024).

Menurut dia Indonesia harus masuk ke smart infrastructure, menguasai loT, dan juga masuk pula ke Al (artificial intelligence). "Jadi dengan kolaborasi, integrasi dan juga mengunakan teknologi digital di industri konstruksi Infrastruktur," sambungnya.

Abdul Muis melanjutkan, untuk memacu pembangunan infrastruktur nasional secara masif dan menopang pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dibutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh sektor.

Diantaranya jalan tol dan non tol, serta pembangunan berbagai fasilitas bendungan, pengairan dan irigasi untuk pertanian dan perkebunan, serta fasilitas lainnya.

Baca juga: Menteri Basuki Beber Perkembangan Terkini Kesiapan Infrastruktur di IKN

Target pemerintah, dalam satu tahun kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat bisa mencapai 12 juta pekerja. Saat ini pemerintah baru bisa mencetak tenaga kerja kontruksi bersertifikasi sebanyak 720.000 orang per tahunnya.

Ketua Umum DPP Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo) Aries Wimaruta menegaskan, seluruh asosiasi profesi dan bisnis di konstruksi ini seperti, Inkindo, Perkindo, Intakindo akan berkolaborasi bersama pemerintah baik itu LPJK, BUJK akan memberikan masukan kepada pemerintah agar bisa membangun dunia konstruksi ini terutama peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kualitas tenaga kerja berkaulitas dan unggul bisa menjadi kebangaan bangsa dan bisa dapat bersaing di luar negeri.

"Kita juga akan memberikan masukan kepada pemerintahan baru agar SDM kita bisa menjadi keunggulan menuju tahun 2045. dan tidak hanya berhenti disitu saja, kita juga akan bangun Big Data Industri Konstruksi ini harus kita bangun, menjadi keunggulan untuk kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya di industri konstruksi Infrastruktur, tapi bisa diperlukan diseluruh sektor," tegasnya.