TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arsjad Rasjid menduduki kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baru sekitar 3 tahun.

Namun, masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 2026 beredasarkan Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2021, kini digoyang sejumlah pimpinan Kadin daerah.

Kadin provinsi menginginkan adanya pergantian Arsjad dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang direncanakan pada Sabtu (14/9/2024).

Arjad yang merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, dinilai sudah tidak sejalan dengan napas Kadin Indonesia yaitu sebagai mitra dengan pemerintah.

Baca juga: Waketum Kadin Indonesia: 9 hingga 10 Kadin Provinsi Mendukung Diadakan Munaslub

Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, mengatakan dorongan Munaslub sebagai bentuk dinamika yang terjadi di tubuh Kadin.

Hal ini untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.

Selain oleh pengurus Kadin Daerah, kata Thomas, desakan munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha.

Mereka meminta Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk segera menggelar Munaslub.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan," ujar Jusman, Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan sebagai Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.

"Kami bersepakat atas dasar mufakat, mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia," kata Thomas.

Ia menyampaikan, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama.

Terlebih, Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.

Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi juga sepakat perlunya segera digelar Munaslub.