Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid resmi mengibarkan bendera perang ke kubu Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin hasil Mussyawarah Nasional Luar Biasa Kadin (Munaslub) yang mereka nilai ilegal dan tidak sah.

Kubu Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin incumbent juga menyiapkan langkah hukum terhadap kubu Anindya Bakrie. Munaslub Kadin digelar pada Sabtu (14/9/2024) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pelantikannya digelar hari ini, Minggu, 15 September 2024.

"Sekali lagi, kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia di hari Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah. Tidak. Mayoritas Kadin Provinsi atau perwakilannya hadir di sini, ada 21 dari 35 Kadin Provinsi," kata Arsjad Rasjid saat menggelar konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, hari ini.

Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Juni 2021.

Di sisi lain, Munaslub kemarin telah menyepakati Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin dan akan dilantik pada Minggu (15/9/2024).

Arsjad secara tegas menolak dan menyatakan kegiatan itu tidak diakui dan tidak memenuhi syarat hukum sesuai AD ART yang diatur dalam Kepres 18 Tahun 2022.

"Sehingga kegiatan itu tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi. Saat ini, Kadin Indonesia harus solid bekerja. Kita bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di lima tahun ke depan. Kita butuh seluruh pihak untuk kerjasama, kolaborasi dan berkontribusi," ungkapnya.

Ketum Kadin resmi didampingi 21 Perwakilan Kadin Provinsi, menyatakan pihaknya tidak akan terganggu pada dinamika (Munaslub) yang terjadi.

Baca juga: Buntut Dualisme Kepengurusan, Gedung Menara Kadin Siang Ini Dijaga Ketat

"Kami akan terus bergerak menjalankan amanah-amanah dari para pelaku usaha ini dengan sebaik-baik. Saya, selagi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, mengajak seluruh anggota dan pengurus Kadin Indonesia untuk kita semua tetap solid dan tegak lurus," ucapnya.

Arsjad bersama pendukungnya akan mengambil langkah hukum dan jika terbukti Munaslub melanggar hukum dipastikan sanksi tegas akan diberlakukan.