Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh di internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dipandang dapat merembet ke berbagai hal.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan kisruh ini mengurangi efektivitas advokasi kebijakan yang mendukung bisnis.

Lalu, kisruh internal Kadin juga dinilai dapat memengaruhi daya saing Indonesia di pasar internasional.

“Meskipun konfllik ini mungkin tidak langsung berdampak pada ekonomi dalam jangka pendek, jika berlanjut, dapat menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat pemulihan ekonomi,” kata Media kepada wartawan, dikutip Selasa (17/9/2024).

Baca juga: Perlawanan Arsjad Rasjid seusai Didongkel dari Ketum Kadin, Surati Jokowi hingga Siapkan Kantor Baru

Lalu, kata Media, kisruh ini juga bisa membuka ruang bagi pengaruh politik yang lebih besar dalam keputusan pengupahan termasuk regulasi terkait aturan impor dan insentif perpajakan.

Jika ada faksi Kadin yang dianggap lebih dekat dengan pemerintah atau kelompok politik tertentu, hal ini dapat mempengaruhi hasil negosiasi upah yang lebih condong ke satu pihak, khususnya pemerintah.

“Pemerintah, Faksi Jokowi Prabowo, ingin mengontrol Kadin. Sebagian pengusaha KADIN juga bermanuver ingin dapat ceruk lebih banyak dari pemerintah ke depan,” ujar Media.

“Yang pasti, sekarang kekuatan orde baru comeback. Lewat Kadin, memang orang baru, tetapi di belakangnya pemain lama,” pungkasnya.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menambahkan, kisruh dualisme kepemimpinan ini sejatinya berkaitan dengan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) saat pilpres lalu.

"Kalau kita lihat sebenarnya ini sangat berkaitan dengan soal mendukung salah satu paslon gitu, bahwa kita tahu Arsjad Rasijd sebagai tim kampanye dari salah satu salah satu kubu paslon, kemudian ada juga Anindya yang masuk dalam satu kubu paslon yang pemenangnya," kata Nailul.

Ia mengatakan, jabatan ketua Kadin sangat prestisius. Ada beberapa mantan ketua Kadin yang akhirnya menjadi menteri dan ada juga yang menjadi duta besar.

"Kita tahu ada beberapa mantan ketua Kadin yang menjadi menteri, menjadi dubes juga pernah, dan sebagainya. Jadi memang ini sangat prestisius posisi itu," ujar Nailul.

Kemudian, ia mengatakan bahwa kisruh internal Kadin juga akan berdampak pada investor.

Investor dinilai akan melihat bahwa sedang terjadi masalah di tubuh Kadin, sehingga mereka mereka memandang itu sebagai sesuatu yang tidak positif.

"Investor-investor akan cenderung untuk wait and see apakah nanti ke depan bagaimana Kadin itu akan berjalan," ucap Nailul.

Sebagaimana diketahui, Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024.

Anindya mengklaim kalau penunjukannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sah.

Munaslubnya sendiri disebut merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa.

Kata Anindya, Munaslub itu murni diselenggarakan para pengurus Kadin daerah dan Asosiasi Luar Biasa (ALB) yang juga sudah berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya sesuai dengan AD/ART. Kemarin sudah berjalan, bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri," kata Anindya usai acara Sarasehan bersama Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Minggu (15/9/2024).

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid, yang terpilih berdasarkan hasil Munas VIII Kadin Indonesia tanggal 30 Juni 2021 di Kendari, menyebut Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin ilegal.

Munaslub dinilai ilegal karena bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Ia akan melaporkan soal Munaslub Kadin tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan," kata Arsjad di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu, (15/9/2024).

Selain itu Arsjad menanyakan soal status Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Sebagai Ketum Kadin selama ini ia berpedoman pada Keppres tersebut.

"Kita harus berdiri dalam konteks hukum UU governance Kadin indonesia," tuturnya.

Arsjad meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kisruh organisasinya usai adanya Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Menurut Arsjad, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.

"Makanya kami memohon sebesar-besarnya kepada pemerintah turun tangan, ikut menyelesaikan. Karena kami bagian dari mitra strategis pemerintah dan disitu dalam undang-undang itu bagian dari pengawasan itu ada di undang-undang," kata Arsjad.