News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Munaslub Kadin

Selamat Tinggal Arsjad Rasjid, Pemerintah Pilih Anindya Bakrie Pimpin Kadin Indonesia

Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie dan Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munas XIII di Kendari pada 2021.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dipastikan akan memilih Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggantikan posisi Arsjad Rasjid.

Anindya Bakrie ditetapkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang terselenggara di St Regis Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Sementara itu, Arsjad Rasjid terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munas XIII di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2021. Saat itu, jabatan Arsjad ditetapkan selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan, organisasi Kadin Indonesia tidak bisa dilepaskan dari politik dan kekuasaan.

Baca juga: Kisruh di Tubuh Kadin Indonesia, Celios: Kekuatan Orde Baru Comeback

"Bagaimana mengelola pelaku ekonomi ini, yang kita tahu uang memiliki kekuasaan. Jadi ini (Kadin) bisa dikontrol, karena Kadin bagian dari kekuasaan itu," kata Piter saat dihubungi Tribun, Selasa (17/9/2024)

Menurutnya, Arsjad Rasjid sudah dicap bukan bagian dari lingkaran kekuasaan saat ini maupun ke depannya, sebab saat Pilpres 2024 menjadi Ketua Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

"Ketika kalah maka akan tersingkir dan sekarang di Kadin itu tidak ada dualisme karena pemerintah akan memilih Anindya dan ketika SK (surat keputusan) keluar Arsjad akan tersingkir dengan sendirinya," papar Piter.

Piter menyebut, ketika pemerintah memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad bisa melawannya melalui jalur hukum dengan menggugatnya.

Namun, Piter pesimis gugatan Arsjad nantinya dapat menang di pengadilan.

"Kecil kemungkinan bisa menang, karena kita tahu hukum berpigak kepada kekuasaan," ucapnya.

Jokowi Minta Diselesaikan Secara Internal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kisruh kepengurusan Kadin Indonesia diselesaikan secara internal dengan baik.

Menurut Jokowi Kadin merupakan organisasi pengusaha bukan organisasi politik.

"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, (17/9/2024).

Jokowi minta masalah Kadin tersebut , diselesaikan secara internal. Jangan sampai masalah tersebut ditimpakan kepadanya.

“Di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” katanya.

Jokowi pun membuka pintu bila dua kubu di Kadin, baik Anindya Bakrie maupun Arsjad Rasjid ingin bertemu dengannya.

"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Ndak ada masalah," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan selama 10 tahun menjabat, ia berhubungan baik dengan Kadin. Ia berkali kali datang ke acara Kadin.

"Dulu baik dengan Pak Soeryo Bambang Sulisto, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," katanya.

Sikap Menkumham

Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas menegaskan kalau persoalan di internal Kadin Indonesia sejatinya sudah selesai.

Kata Supratman, hal itu ditandai dengan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Periode 2024-2029.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal KADIN sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan munaslub yang ada," kata Supratman saat ditemui awak media di Kantor Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Menurut Supratman, Kemenkumham mewakili pemerintah pada prinsipnya mengikuti aturan yang ada di setiap lembaga seperti Kadin.

Kata dia, digelarnya Munaslub dengan melengserkan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin sebelumnya adalah kehendak mayoritas anggota Kadin.

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus KADIN daerah, provinsi," kata dia.

"Dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di KADIN," sambung Supratman.

Terkait dengan terbitnya keputusan presiden (Kepres) untuk penetapan pengurus Kadin terbaru ini, Supratman menyebut akan terjadi dalam waktu dekat.

Pemerintah kata dia, masih akan melakukan harmonisasi terkait dengan struktur kepengurusan Kadin yang baru.

"Aturannya seperti itu. Namun nantikan semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama? Ya, kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," tandas Supratman.

Sebelumnya Kadin mengalami kisruh dengan adanya Munaslub yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024.

Munaslub yang digelar secara tiba-tiba tersebut memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Munaslub tersebut ditolak oleh Arsjad Rasid yang merupakan Ketua Umum periode 2021-2026 .

Ia menilai Munaslub tersebut tidak sah dan melanggar AD/ART. Pihaknya kata Arsjad akan mengkaji untuk mengajukan upaya hukum terkait adanya Munaslub tersebut.

 

 

 

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini