Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah terus mendorong kendaraan berbasis listrik dan berbasis baterai untuk menekan emisi karbon di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah juga mempercepat infrastruktur kendaraan bermotor listrik dalam kegiatan pembangunan transportasi, digitalisasi, dan penerapan transportasi hijau terutama transportasi publik.
Sayangnya, Airlangga bilang pemerintah daerah (Pemda) berbagai wilayah Indonesia masih belum bisa menerapkan transportasi umum berbasis listrik.
Baca juga: Pakai Kendaraan Listrik Tapi Sumber Energi Masih Fosil, ESDM Bilang Begini
"Kami melihat tidak semua pemerintah daerah siap dengan publik transportasi hijau. Oleh karena itu kita mendorong agar Pemda juga bisa dipertandingkan untuk menggunakan green energy," kata Airlangga dalam acara Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Selasa (24/9/2024).
Menurutnya, Pemda yang mampu menciptakan transportasi umum berbasis listrik baru Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). Sehingga dia meminta daerah-daerah lain menyontoh daripada kegiatan transportasi umum di Jakarta.
"Tentu saya berharap kalau daerah lain juga bisa segera mengikuti DKI agar penggunaan transportasi massal juga menggunakan berbasis listrik. Dan Indonesia capaiannya tentu berharap penurunan emisinya menjadi lebih tinggi lagi," ujarnya.
Di satu sisi, Airlangga memberikan tantangan kepada Pemda untuk menerapkan transportasi berbasis listrik dan nantinya bakal ditambah dukungan pemerintah pusat melalui insentif fiskal.
Sebab kata Airlangga, kebanyakan Pemda masih belum bisa investasi sedangkan untuk menciptakan transportasi umum berbasis listrik itu dibutuhkan investasi.
"Nah daerah kalau dipertandingkan plus insentif fiskal itu akan jalan. Tetapi kalau dilepas ini sulit karena ini untuk masuk di dalam green transportasi perlu investasi," ucap Airlangga.
"Sementara ini beberapa daerah tidak biasa investasi. Mereka hanya biasa menyiapkan biaya operasional bukan biaya investasi. Oleh karena itu untuk di sektor hijau kita memerlukan investasi baru," sambungnya.