Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik yang terjadi di dalam tubuh organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), berpotensi berdampak pada iklim usaha di Tanah Air.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono mengatakan, hal tersebut wajar terjadi.
Pasalnya, Kadin Indonesia merupakan wadah bagi para pengusaha di Indonesia, yang tentu keberadaannya sangat vital bagi kegiatan usaha dan perekonomian nasional.
Baca juga: Kisruh Kadin, Sejumlah Serikat Buruh Diklaim Setia Berada di Belakang Arsjad Rasjid
Dhanis mengungkapkan, kekhawatiran terkait polemik Kadin Indonesia turut menjadi sorotan para buruh hingga calon investor.
"Ada kekhawatiran dari buruh. Ini hal yang wajar dan tentunya ini yang tentunya kita khawatirkan juga. Bukan hanya buruh, tapi usaha mikro kecil, bahkan juga calon-calon investor asing pasti mereka bertanya-tanya," papar Dhanis di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
"Kita juga tidak menginginkan hal (polemik Kadin) seperti ini," bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi Dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto mengatakan bahwa posisi Kadin saat ini dalam posisi yang tidak baik-baik saja.
Padahal, Kadin Indonesia tengah menyusun rencana untuk mendukung kinerja perekonomian nasional untuk beberapa tahun ke depan, sesuai visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Adapun, Prabowo Subianto sendiri menargetkan ekonomi nasional dapat tumbuh di angka 8 persen.
"Tapi diluar ini semua, kami sebagai pengurus Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Arsjad Rasyid tetap solid dan tetap bekerja," ucap Firlie.
Baca juga: Ke Kantor Kadin, Mendag Zulkifli Hasan Bertemu Anindya Bakrie, Arsjad Rasjid Sudah Tak Dianggap?
"Dan itu kita pastikan bahwa dalam waktu dekat kita akan meluncurkan White Paper Arah Pembangunan Ekonomi 5 tahun ke depan untuk mendukung Pemerintah yang baru mencapai pertumbuhan ekonomi di 8 persen," pungkasnya.
Diketahui, saat ini di dalam tubuh organisasi Kadin Indonesia sedang mengalami polemik.
Hal ini berawal dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar Sabtu (14/9/2024) dan menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum (Ketum).
Namun, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa penyelenggaraan Munaslub merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres Nomor 18/2022.
Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.
Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub.
Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia.
Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.