Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut Jakarta akan jadi kota pertama dimulainya program canangan presiden terpilih Prabowo Subianto, pembangunan jutaan hunian layak bagi rakyat miskin. Jakarta dipilih jadi kota pertama lantaran Prabowo menyadari sulitnya mengakuisisi lahan, terlebih lahan-lahan di daerah.
“Lahan itu sangat-sangat susah untuk akuisisi. Jadi yang pertama saya bisa katakan, kita mulai di Jakarta,” kata Hashim di acara HUT ke-26 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), di Hotel InterContinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).
Baca juga: Sudah Berjalan 7 Tahun, Program Sejuta Rumah Mencapai 7,98 juta Unit, Berapa Realisasi tahun Ini?
Alasan Jakarta jadi kota awal realisasi program, juga karena adanya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya. Nantinya 153 pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya, akan disulap menjadi komplek pasar dan perumahan.
“Nah yang akan kita laksanakan, 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan. Rumah untuk rakyat miskin. 153 pasar, kita akan bangun 153 kompleks pasar-pasar,” ungkap Hashim.
Menurut Hashim, ide ini sebenarnya adalah ide yang sudah dicanangkan sejak lama. Namun pada era pemerintahan kepala daerah terakhir, ide tersebut tak kunjung dilaksanakan.
Adik dari Prabowo ini kemudian menyinggung sosok kepala daerah sebelumnya yang hanya besar di mulut tapi nihil aksi. Padahal guna menyelesaikan urusan perumahan rakyat diperlukan realisasi lapangan.
“Ini sebetulnya sudah ide lama, tapi ternyata kepala daerah yang lama banyak omon-omon Pak. Banyak, apa, no action talk only. Yang lama Pak, yang lama ya. Bapak mengerti yang saya maksud. Maka sudah harus action, yang saya proporsikan action, jangan omon-omon dan action,” ucap Hashim.
Sebagai informasi Kementerian Perumahan jadi kementerian yang akan dihidupkan lagi pada era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.
Kementerian Perumahan sempat ditiadakan pada periode 1999-2004 oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Makin Banyak Orang-orang Kaya Simpan Uang di Singapura Tapi Pasar Properti Turun
Kementerian ini kemudian dihidupkan lagi pada dua periode masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014. Namun Kementerian ini dilebur jadi satu dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hashim menjelaskan alasan dari pemisahan Kementerian Perumahan adalah karena program besar Prabowo Subianto yang ingin fokus membangun jutaan hunian untuk rakyat. Tak tanggung-tanggung, Prabowo mencanangkan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan, dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun selama lima tahun memerintah.
“Hampir 11 juta, kalau tidak salah 10,7 juta itu menunggu antrean Pak Menteri. Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200 ribu unit. Ada setiap tahun 800 ribu, terus sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni,” kata Hashim.
Kebutuhan pembangunan jutaan hunian ini disebut karena adanya backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni.