Djoko menekankan perlunya regulasi untuk menumbuhkan angkutan umum di daerah. Dia mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal daerah rendah, berbeda dengan Jakarta.

"Jadi perlu juga pemerintah itu membuat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk angkutan umum bila ingin meningkatkan angkutan umum di daerah," ujar Djoko.

Pada diskusi ini, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati turut hadir dan menanggapi usulan Djoko. Adita setuju jika ada DAK untuk transportasi umum di daerah. Pihaknya akan sangat mendukung hal ini.

Ia menyebut saat ini daerah belum menjadikan transportasi umum sebagai hal yang prioritas dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka. 

Baca juga: Pemerintah Perlu Punya Dana Alokasi Khusus untuk Angkutan Umum di Daerah

"Jadi memang terkadang tidak menjadi prioritas gitu, sehingga alokasinya sangat sedikit," kata Adita.

Hal itu terlihat dari berbagai program pemerintah pusat yang memerlukan dukungan daerah, namun sering kali tidak bisa berjalan lama karena keterbatasan anggaran.

"Karena keterbatasan anggaran, program-program yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat tidak bisa terus berjalan," ujar Adita.

Namun demikian, ia menekankan bahwa masalah ini tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh Kemenhub.

Pembahasan soal alokasi anggaran perlu melibatkan lintas sektoral, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Kemenhub Sebut Kenaikan Harga BBM Berdampak Terhadap Biaya Operasional Angkutan Perintis 

"Kementerian Dalam Negeri yang kami ketahui juga sudah mengupayakan ada beberapa ketentuan terkait berapa persen yang harus dialokasikan," ucap Adita.

Ia menegaskan kembali bahwa pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya anggaran.

"Jadi pada prinsipnya sih kami sangat setuju, apalagi ini dalam rangka bagaimana transportasi betul-betul bisa sampai ke ujung, dalam arti di hilir ini betul-betul nanti bisa dinikmati masyarakat dan yang penting langgeng, berkelanjutan," tutur Adita.

"Jadi tidak sekali diluncurkan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian karena tidak ada alokasi anggaran, itu tidak bisa berjalan lagi," pungkasnya.