"Dengan demikian, Jokowi tidak akan sepenuhnya terbebani oleh warisan proyek ini, karena ia dapat dengan mudah menyatakan bahwa pemerintahan yang baru gagal meneruskan visinya," tuturnya.

Taktik Penghindaran Risiko Politik

Lebih lanjut Ia mengatakan, langkah Jokowi ini bukan sekadar transisi kekuasaan biasa, melainkan strategi politik yang matang untuk melindungi citranya di masa depan. 

Jokowi telah memulai proyek ini dengan visi besar, tetapi dia juga tahu bahwa memindahkan ibu kota bukan sekadar proyek jangka pendek. 

Diperlukan komitmen dan investasi besar dari pemerintah berikutnya untuk memastikan proyek ini berjalan dengan lancar. 

"Dengan menyerahkan tanggung jawab besar ini ke Prabowo, Jokowi menghindari risiko jangka panjang yang terkait dengan proyek ini," katanya.

Ia melihat, banyak pihak yang skeptis terhadap keberlanjutan IKN, terutama karena ada kekhawatiran bahwa proyek ini tidak akan membawa dampak ekonomi yang signifikan atau menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir yang ada di Jakarta. 

"Jokowi mungkin sadar akan kritik ini dan memutuskan bahwa beban risiko ini lebih baik dilimpahkan kepada presiden yang akan datang," ujar Achmad.

"Langkah ini juga mencerminkan kecerdikan Jokowi dalam menjaga warisannya. Jika IKN sukses di bawah kepemimpinan Prabowo, Jokowi bisa tetap mengklaim bahwa proyek ini dimulai di bawah pemerintahannya," sambungnya.

Sebaliknya, jika proyek ini gagal, Achamd menilai, Jokowi bisa menyatakan bahwa kegagalan tersebut terjadi karena pemerintahan baru tidak mampu melanjutkan atau mengelola proyek dengan baik.

Tantangan yang Harus Dihadapi Prabowo

Bagi Prabowo, menerima tanggung jawab penuh atas IKN bukanlah hal yang mudah. 

Selain masalah pendanaan dan infrastruktur, Prabowo juga harus menghadapi tekanan besar untuk membuktikan bahwa proyek ini layak dilanjutkan. 

"Dia harus memastikan bahwa IKN bukan hanya menjadi simbol ambisi besar tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia," tegasnya.