TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai merupakan salah satu proyek terbesar dan paling ambisius yang pernah dicanangkan dalam sejarah Indonesia modern. 

Namun, sejak pertama kali digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek ini telah menuai banyak kritik dan skeptisisme, baik dari kalangan masyarakat, pengamat, maupun politisi. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, masalah utama yang dipertanyakan banyak pihak adalah apakah IKN bisa benar-benar menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan di Jakarta? dan seberapa siap infrastruktur serta ekosistem pendukungnya di Kalimaantan?

"Mengingat skala dan kompleksitas proyek ini, risiko kegagalan pun sangat besar," ujar Achmad kepada Tribun, Selasa (8/10/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Keppres Pemindahan IKN Bakal Diteken di Era Prabowo, Pakar Anggap Tak Masalah

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sangat tinggi, sementara kondisi ekonomi global tengah bergejolak, yang mengakibatkan potensi pembiayaan menjadi lebih sulit. 

Di sisi lain, proyek ini membutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar selesai dan membawa dampak nyata. 

"Situasi ini menjadikan IKN sebagai "bola panas" dalam peta politik nasional, dengan segala pootensi risikonya yang dapat mencoreng siapa pun yang bertanggung jawab atas proyek tersebut," paparnya.

Strategi Pengalihan Tanggung Jawab ke Prabowo

Dalam situasi seperti ini, Achmad melihat, tindakan Presiden Jokowi telah menyerahkan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres terkait IKN kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, merupakan langkah politik yang sangat cerdik. 

Dengan menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, kata Achmad, Jokowi secara efektif melepaskan tanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek tersebut. 

"Jika proyek IKN nantinya gagal atau menemui hambatan besar, Jokowi akan memiliki ruang untuk mengatakan bahwa keberlanjutannya ada di tangan pemerintahan baru. Hal ini juga memberi Prabowo beban politik yang tidak kecil," ucapnya. 

Ia menyampaikan, sebagai presiden baru yang diharapkan melanjutkan pembangunan IKN, Prabowo akan langsung berhadapan dengan tantangan-tantangan besar terkait pendanaan, pembangunan infrastruktur, hingga memastikan ekosistem yang memadai di wilayah ibu kota baru. 

"Dengan langkah ini, Jokowi secara tidak langsung "melempar bola panas" ke Prabowo, mengalihkan risiko kegagalan yang mungkin timbul di masa depan," ujarnya.

Jika proyek IKN tidak berjalan sesuai rencana, Achmad menyebut, kritik publik, pengamat, hingga media internasional kemungkinan besar akan tertuju pada Prabowo, bukan Jokowi. 

"Dengan demikian, Jokowi tidak akan sepenuhnya terbebani oleh warisan proyek ini, karena ia dapat dengan mudah menyatakan bahwa pemerintahan yang baru gagal meneruskan visinya," tuturnya.

Taktik Penghindaran Risiko Politik

Lebih lanjut Ia mengatakan, langkah Jokowi ini bukan sekadar transisi kekuasaan biasa, melainkan strategi politik yang matang untuk melindungi citranya di masa depan. 

Jokowi telah memulai proyek ini dengan visi besar, tetapi dia juga tahu bahwa memindahkan ibu kota bukan sekadar proyek jangka pendek. 

Diperlukan komitmen dan investasi besar dari pemerintah berikutnya untuk memastikan proyek ini berjalan dengan lancar. 

"Dengan menyerahkan tanggung jawab besar ini ke Prabowo, Jokowi menghindari risiko jangka panjang yang terkait dengan proyek ini," katanya.

Ia melihat, banyak pihak yang skeptis terhadap keberlanjutan IKN, terutama karena ada kekhawatiran bahwa proyek ini tidak akan membawa dampak ekonomi yang signifikan atau menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir yang ada di Jakarta. 

"Jokowi mungkin sadar akan kritik ini dan memutuskan bahwa beban risiko ini lebih baik dilimpahkan kepada presiden yang akan datang," ujar Achmad.

"Langkah ini juga mencerminkan kecerdikan Jokowi dalam menjaga warisannya. Jika IKN sukses di bawah kepemimpinan Prabowo, Jokowi bisa tetap mengklaim bahwa proyek ini dimulai di bawah pemerintahannya," sambungnya.

Sebaliknya, jika proyek ini gagal, Achamd menilai, Jokowi bisa menyatakan bahwa kegagalan tersebut terjadi karena pemerintahan baru tidak mampu melanjutkan atau mengelola proyek dengan baik.

Tantangan yang Harus Dihadapi Prabowo

Bagi Prabowo, menerima tanggung jawab penuh atas IKN bukanlah hal yang mudah. 

Selain masalah pendanaan dan infrastruktur, Prabowo juga harus menghadapi tekanan besar untuk membuktikan bahwa proyek ini layak dilanjutkan. 

"Dia harus memastikan bahwa IKN bukan hanya menjadi simbol ambisi besar tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, dengan segala tantangan yang ada, keputusan Jokowi untuk melempar bola panas ke Prabowo menunjukkan kepiawaian Jokowi dalam berpolitik. 

"Dia berhasil menjaga citranya dengan memberikan warisan politik berupa proyek besar, namun di saat yang sama menghindari risiko yang mungkin muncul di masa depan," katanya.

Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan IKN akan menjadi ujian besar bagi Prabowo. Apakah ia mampu melanjutkan proyek ini dengan sukses, atau justru akan menjadi korban dari bola panas yang dilemparkan oleh pendahulunya. 

"Yang jelas, tanggung jawab besar kini ada di pundak Prabowo, sementara Jokowi telah berhasil melepaskan diri dari potensi beban yang mengikutinya," ujarnya.

Masih Dikaji Prabowo

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, masih dikaji oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebab, lanjut Dasco, Prabowo saat ini masih sibuk menyusun kabinet pemerintahan mendatang.

"Karena pada saat ini Prabowo masih sibuk untuk menyusun, mengkaji Keppres kementerian-kementerian yang sebentar lagi sudah pada saatnya akan diumumkan, dan dilantik," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Dasco memastikan, Keppres IKN akan ditandatangani oleh Prabowo setelah dilantik sebagai presiden.

Terkait waktu penandatanganan Keppres IKN, akan menunggu momen yang tepat.

"Oh iya (keputusan di tangan Prabowo), itu kan memang begitu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengatakan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menunggu kesiapan. Menurut Presiden memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan fisik bangunan saja.

"Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu," kata Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu, (6/10/2024).

Menurut Presiden sarana dan prasarana pendukung harus siap sebelum ibu kota dipindahkan. Diantaranya rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

"Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK-SD-SMP-SMA-SMK sampau universitas kemudian keramaian, restoran juga warung-waeung yang juga itu diperlukan, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari sesuatu barang, dimana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semua itu harus siap," tuturnya.

Oleh karena itu menurut Presiden Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan terbit di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, pak Prabowo," pungkasnya.