Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Trestania Kambu, salah seorang mahasiswa Universitas Cenderawasih asal Papua berbunga-bunga hatinya saat itu. Raut wajahya memancarkan kebahagiaan saat dipastikan, ia bisa melanjutkan kuliah dan merasa terbantu melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Merdeka.
“Terima kasih Kemendikbudristek, terimakasih pak Presiden Jokowi. Saya sangat terbantu dengan KIP Kuliah Merdeka ini, apalagi saat ini saya hanya tinggal bersama ibu dan saudara kandung karena bapak sudah meninggal,” kata Trestania Kambu disela-sela acara Silaturahmi Merdeka Belajar yang ditayangkan secara virtual pada kanal YouTube Kemendikbud RI pada Kamis (24/3/2022).
Baca juga: Menhub: Indonesia Makin Dikenal Dunia, Pembiayaan Kreatif untuk Proyek Infrastruktur Mudah Didapat
Wakil Rektor Universitas Brawijaya, Abdul Hakim dalam kesempatan itu mengungkap tambahan biaya hidup dan UKT bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka dapat berdampak pada kenaikan nilai IPK mahasiswa.“Hasil evaluasi kami, secara akademik nilai IPK mahasiswa mengalami kenaikan hingga 3,5 bahkan prestasi non akademiknya juga ikut bagus,”ujar Abdul Hakim.
Trestania kemudian berpesan kepada para mahasiswa di Papua agar pantang menyerah untuk coba mengikuti program KIP Kuliah Merdeka.
“Kita harus mandiri, kalau gagal maka kita harus terus mencoba,” Trestania menyemangati para mahasiswa lain.
“Untuk teman-teman yang sudah menerima KIP Kuliah Merdeka, ayo kita semangat menjalani kuliah,” Oliver, Hotlas Silalahi salah seorang mahasiswa Politeknik Jakarta menimpali pernyataan Trestania.
Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah adalah salah satu program unggulan dari pemerintah di bidang pendidikan terus memberikan perhatian di bidang pendidikan.
Program ini selaras dengan prioritas pemerintahan sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan (20/10/2019) lalu, pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama saat memasuki era kemajuan teknologi dan informasi.
Baca juga: Terapkan Zero ODOL, Pemerintah Diminta Benahi Infrastruktur
KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/ SMA atau sederajat yang mempunyai potensi akademik yang baik tetapi terkendala dalam hal ekonomi. Pada tahun 2020 lalu pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 penerima KIP Kuliah di seluruh Indonesia.
Rektor Universitas Nusa Nipa Indonesia, Dr.Ir. Angelinus Vincentius, M.Si menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang memberikan perhatian bagi mahasiswa di universitas yang ada di Nian Tanah Sikka.
Diperhatikan melalui program beasiswa. Bantuan beasiswa sangat membantu mahasiswa dalam melanjutkan kuliah. Memotivasi dan mendorong mahasiswa terus belajar meraih masa depan.
"Kami sangat senang karena tidak ada lagi mahasiswa yang tidak mau melanjutkan kuliah karena alasan biaya. Pemerintah sudah siap beasiswa dan tinggal mahasiswa belajar hingga selesai," kata Rektor Angelinus.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Ardian Sopa mengungkap, dari hasil survei yang sudah dilakukan, sejumlah program Jokowi ternyata diketahui luas dan disukai.
Sejumlah program Jokowi yang dikenal luas dan disukai antara lain; Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), pembangunan infrastruktur, dana desa dan beras sejahtera (rastra).
"Program-program ini dikenal rata-rata diatas 70 persen dan rata-rata diatas 60 persen disukai," tambahnya.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menambahkan, Program Merdeka Belajar sangat populer di kalangan mahasiswa.
Tak hanya popular, sebanyak 91 persen mahasiswa juga menilai positif penyelenggaraan KIP Kuliah Merdeka tersebut yang merupakan penyempurnaan dari KIP Kuliah sebelumnya.
“Kami menerima data penerima KIP Kuliah Merdeka dan pimpinan perguruan tinggi sebanyak 300 nomor telepon dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari sejumlah itu, ada 267 yang bisa dihubungi dan bersedia diwawancarai,“ujarnya.
Dalam survei tersebut, kata Djayadi, responden yang diwawancarai mengapresiasi kebijakan besaran biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai akreditasi program Studi (Prodi), serta besaran biaya hidup yang disesuaikan dengan memperhatikan keadilan antarwilayah.
“Responden merasa besaran bantuan biaya hidup yang umumnya didominasi biaya tempat dan makan sudah memadai dan begitu pula biaya pendidikan berdasarkan akreditasi Prodi mendukung mahasiswa untuk bisa kuliah dengan baik serta bisa mendorong peningkatan mutu pembelajaran, “lanjut Djayadi.
Pada Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024) lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan anggaran ratusan triliun yang dikucurkan dalam upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah selama 10 tahun terakhir atau selama dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
"Di sektor pendidikan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 113 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun. Telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia,” imbuh Jokowi.
Sosial dan Ekonomi Meningkat
Pemerintah juga menggelontorkan Rp 225 triliun anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun, yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. “Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” ucap Jokowi.
Jokowi memaparkan, di antaranya nominal anggaran yang dikucurkan untuk sektor kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, yang mencapai Rp 361 triliun selama 10 tahun. "Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun," ujar Jokowi.
Anggaran tersebut, menurut Jokowi, telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun. “Mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Jokowi.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan sejak diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, Indonesia terus bergerak maju dalam memperkuat sektor kesehatan. Hingga kini, program tersebut telah mencakup lebih dari 98 persen populasi Indonesia, memberikan perlindungan kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
”Kami juga fokus pada pengembangan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa peserta aktif dalam membayar iuran secara tepat waktu, karena itu adalah kunci keberlanjutan JKN,” paparnya.
Dengan fondasi yang telah dibangun selama satu dekade terakhir, Kemenkes telah mencanangkan enam pilar transformasi kesehatan menghadapi tantangan kesehatan ke depan; yakni transformasi layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan.
Pemerintah juga menggelontorkan Rp 225 triliun anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun, yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. “Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” ucap Jokowi.
Lembaga survei Indikator Politik mengeluarkan hasil survei kepuasan kepada kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhir masa jabatannya. Survei dilakukan pada periode 22 hingga 29 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia. Berdasarkan survei Indikator, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada pada angka 75 persen.
"Mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi yakni sebesar 75 persen," Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, Jumat (4/10) lalu.
Kata dia, tingkat kepuasan lebih tinggi terjadi di area pedesaan, khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, baik pada periode pertama 2014-2019 maupun periode kedua 2019- 2024.
"Tren kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi menunjukkan kecenderungan yang meningkat," ucapnya.
Survei terakhir dari Litbang Kompas yang dilakukan pada Juni 2024 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berada di angka 75,6 persen.
Begitu juga dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023 menunjukkan, tingkat persentase kepuasan generasi Z pada kinerja pemerintahan Jokowi lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum.
"Kepuasan generasi Z, yang diwakili responden berusia di bawah 24 tahun, tercatat 72,5 persen atau lebih tinggi 3,2 persen dari kepuasan secara umum," tulis Litbang Kompas, Senin (17/4/2023).
Litbang Kompas menyebut, dukungan positif dari generasi Z yang melampaui generasi lainnya ini baru terkeam pada periode survei kali ini. Sebelumnya, apresiasi generasi Z cenderung sama dengan apresiasi publik umum, pada Januari 2022 dan Oktober 2022 misalnya, angka kepuasan generasi Z dan responden umum terhadap pemerintah sama-sama berada di angka 73,9 persen dan 62,1 persen.
Bahkan, pada Juni 2022, apresiasi generasi Z lebih rendah dibandingkan kelompok umum yakni 65,8 persen berbanding 67,1 persen. "Artinya, generasi muda kian memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kerja demi perubahan," tulis Litbang Kompas.
Berdasarkan survei ini, sebanyak 27,8 persen generasi Z puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi karena kinerja pemerintah yang ditunjukkan baik. Alasan lain yang membuat generasi Z puas terhadap pemerintahan Jokowi, antara lain, sering mendapatkan bantuan sosial (22,2 persen), kepemimpinan yang merakyat (11,3 persen), pembangunan yang masif (10,1 persen), dan pembangunan yang merata (8,9 persen).
Alasan-alasan yang sama juga menjadi dasar masyarakat umum menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, tetapi alasan utama mereka adalah sering mendapat bantuan sosial. Survei menunjukkan, 28,4 persen responden umum puas terhadap kinerja pemerintah karena sering menerima bantuan sosial.
Dalam banyak kesempatan, presiden kerap menyempatkan diri untuk bertemu dan menyapa kalangan milienal selama 10 tahun pemerintahannya. Anak-anak muda sekarang ini kata presiden, diberi kesempatan untuk menyalip di tikungan. Hanya masalahnya, mereka mau menyalip atau tidak. Ia menyebutkan, yang dibutuhkan adalah sebuah kerja keras, inovasi, dan keberanian untuk bermimpi besar.
“Saya kira kalau penguasaan teknologi anak-anak muda kita sudah enggak kalah dan orientasinya adalah sociopreneur, memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, mencarikan solusi-solusi yang ada di masyarakat,”ujar Presiden Jokowi dalam satu kesempatan.