News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dorong Peningkatan Literasi bagi Generasi Muda

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih rendah karena baru mencapai 38,03 persen di 2019.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Ubaidi Socheh Hamidi, mengatakan kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman tentang APBN bagi generasi muda.

"Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang kuat dalam menciptakan generasi muda yang cerdas finansial dan paham akan peran penting APBN dalam pembangunan," kata dia.

Pernyataan itu disampaikan dalam Webinar InTalks to Community: dengan tema “Pentingnya Pendidikan Literasi Keuangan bagi Generasi Muda”.

Webinar digelar dalam rangka menyambut Hari Oeang Republik Indonesia ke-78, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Acara ini untuk memperkuat peran pendidik dalam meningkatkan literasi keuangan generasi muda Indonesia, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang peran APBN dan Instrumen investasi khususnya SBN Ritel.

Acara ini terbagi ke dalam dua sesi utama, yang menghadirkan narasumber dan praktisi yang ahli di bidangnya untuk memberikan perspektif yang relevan serta inspiratif bagi para peserta.

Sesi talkshow  pertama, dengan tema "Pendidik dan Anak Muda Melek Investasi: Belajar Mandiri, Kelola Uang Sendiri", menghadirkan dialog inspiratif antara para expertis di bidang pengelolaan keuangan, yaitu Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara; dan Prita Ghozie, principal consultant dan CEO ZAP Finance.

Deni menyampaikan pentingnya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, “masyarakat juga perlu beralih dari saving society menuju investing society dengan harapan agar kemandirian dalam pendanaan pembangunan dapat terwujud”, ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, DJPPR Kemenkeu menerbitkan berbagai instrumen SBN ritel sebagai pilihan investasi yang mudah, aman, dan menguntungkan bagi masyarakat.

“Kami juga menangkap adanya tren investor yang cukup concern pada isu lingkungan dan sustainability. Kita telah mengembangkan produk thematic bonds/ sukuk seperti Green Sukuk, SDGs Bond dan Blue Bond. Saat ini Pemerintah sedang menawarkan SUN Ritel seri ORI026T3 dan ORI026T6 yang merupakan SDG Bond Ritel pertama” ujarnya.

Hasil dari penerbitan SDG Bond ini digunakan untuk mendukung program Pemerintah demi tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Prita menambahkan tentang pentingnya menetapkan tujuan dan rencana keuangan.

Prita juga menjelaskan mengenai pengelolaan dana darurat dan alokasi budget bulanan,
termasuk instrumen investasi yang cocok dengan tujuan keuangan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini