Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2023 Kementerian PU.

Ada 2 laporan hasil pemeriksaan dengan total 108 rekomendasi yang memiliki nilai Rp 240,52 miliar.

Laporan pertama mengenai pengadaan barang dan jasa yang nilainya sebesar Rp 240,52 miliar. 

Laporan kedua mengenai pembangunan infrastruktur IKN yang nilainya Rp 0.

Baca juga: Progres Pembangunan IKN Per 25 Oktober Capai 57,8 Persen

Untuk laporan pertama telah ditindaklanjuti sebanyak 53 dari 57 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp 229,23 miliar.

Sementara itu untuk laporan kedua yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur IKN, sudah ditindaklanjuti sebanyak 46 dari 51 rekomendasi.

9 dari 46 rekomendasi tersebut telah diterima oleh BPK, sedangkan 37 rekomendasi lainnya masih dalam proses telaah.

Dalam laporan soal IKN, ditemukan sejumlah masalah terkait dengan prosedur yang perlu diperbaiki dan soal administrasi. Dody tidak menjelaskan lebih detail soal ini. 

Namun demikian, kata dia, secara keseluruhan tidak ada inefisiensi dalam proyek-proyek IKN.

"Kebanyakan masalah admin dan teguran proses prosedur yang kurang sesuai, tapi Alhamdulillah di sini tidak ada inefisiensi. Tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," kata Dody dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Secara keseluruhan, dari 108 rekomendasi yang berasal dari dua laporan, telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU sebanyak 99.

17 rekomendasi sudah dalam status sesuai, sedangkan 82 rekomendasi BPK masih ditelaah.