Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

TRIBUNNEWS.COM, CIKARANG - Komisi IX DPR RI mendorong adanya percepatan ketahanan industri obat. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendorong agar percepatan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan bisa dilaksanakan secara baik. 

Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengedepankan dan mengembangkan bahan baku obat dalam negeri. 

"Hal ini sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, termasuk ketahanan bahan baku obat tradisional dan suplemen kesehatan, di mana negara Indonesia sangat kaya akan bahan alam," tutur Putih Sari dalam keterangan, Kamis (7/11/2024).

Baca juga: BPJS Kesehatan Bersama Kader Surabaya Hebat Gencarkan Sosialisasi JKN di Masyarakat

Berkaca pada hal tersebut, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Ferron Par Pharmaceuticals yang merupakan bagian dari Dexa Group, di Cikarang, Jawa Barat. Kunjungan tersebut guna melihat langsung fasilitas produksi fitofarmaka serta proses manufaktur farmasi dan obat tradisional yang aman dan berkualitas.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi fasilitas produksi PT Ferron Par Pharmaceuticals yang memenuhi standar Cara Pembuatan Obat dan Obat Tradisional yang Baik (CPOB dan CPOTB) untuk memastikan keamanan, khasiat, mutu, keterjangkauan, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal. 

Baca juga: Uji Coba Syarat Kepesertaan Aktif JKN untuk Pemohon SIM Berlaku Nasional

Putih Sari juga menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung industri farmasi, terutama dalam pengembangan riset yang memanfaatkan kekayaan bahan baku alam Indonesia. 

Lebih lanjut, dorongan juga dilakukan pada industri obat seperti PT Ferron Par Pharmaceuticals untuk bisa terus mengembangkan Research and Development. Terutama dalam pemanfaatan bahan baku dari alam untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam. Kekayaan alam ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat melalui riset.

Baca juga: Presiden Apresiasi Produk OMAI yang Tingkat Komponen Dalam Negeri Tinggi untuk Penanganan Stunting

Pengembangan potensi kekayaan alam tersebut disebut bakal memiliki dampak bagi petani-petani lokal yang ada di seluruh Indonesia. Cellica menyebut, ada sekitar 2.000 - 3.000 tanaman yang ada di Indonesia, yang bisa dikembangkan untuk riset dan juga development untuk obat tradisional. 

"Sehingga tentunya di samping kita bisa berswasembada obat tradisional asli Indonesia, kita juga bisa melakukan bantuan pertumbuhan ekonomi bagi petani lokal yang ada di seluruh Indonesia,” kata Cellica.

Dalam kunjungan tersebut PT Ferron Par Pharmaceutical menyampaikan paparan mengenai riset dan pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), yang merupakan salah satu fokus Dexa Group. 

Komisaris PT Ferron Par Pharmaceuticals Raymond Tjandrawinata menjelaskan, OMAI merupakan bukti dari kekayaan alam Indonesia yang bertransformasi menjadi solusi kesehatan yang ilmiah dan terpercaya. 

"Kami percaya bahwa dengan penelitian yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, OMAI dapat menjadi produk yang membawa manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia," kata Raymond.

Diketahui fasilitas produksi yang dimiliki PT Ferron Par Pharmaceuticals juga telah tersertifikasi Nasional seperti dari Badan POM dan juga sertifikasi internasional diantaranya dari Australia, Jerman, dan Inggris. 

Sejak 2008 perusahaan telah mendapat sertifikasi dari Inggris yakni UK-MHRA. Dimana sejak saat itu perusahaan aktif mengekspor produk ke Inggris, bahkan meluas hingga ke Polandia dan Belanda. 

Guna mendukung kemandirian farmasi, Ferron juga memproduksi obat kanker yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan JKN. Atas inovasi  yang dilakukan Ferron tersebut, Komisi IX mendukung agar obat berbahan alam yang telah tersertifikasi fitofarma bisa masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk hal tersebut, Komisi IX akan memastikan penggunaan fitofarmaka sampai ke hilir.