Baca tanpa iklan
Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumah di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.
Untuk itu, diperlukan kerjasama untuk mewujudkan pembangunan 15 juta unit tempat tinggal, selama 5 tahun ke depan. Namun kerjasama ini harus melalui tata kelola yang baik.
"Makanya di sini diperlukan kelenturan (aturan) tetapi tidak melanggar hukum. Bisa enggak tanah dari perusahaan, dan yang bangun kita. Bisa enggak dibalik," ucap Ara.
"Jadi model pembiayaan harus legal, tapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong royong," pungkasnya.