Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rela perusahaan plat merah yang sehat dikonsolidasikan dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara).

Erick mulanya menjelaskan bahwa BUMN merupakan alat negara yang harus hadir dalam setiap panggilan.

"Jadi BUMN sudah pasti ini kan alat negara. Pak Prabowo punya visi besar bagaimana negara ini memanggil, harus hadir," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick mencontohkan ketika Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah, BUMN harus mendukungnya, di mana dalam hal ini berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian, untuk program Makan Bergizi Gratis, BUMN mendukung dari sisi produksinya seperti penyediaan gas, listrik, dan lain-lain.

Baca juga: Ini Penyebab Prabowo Ogah Buru-buru Resmikan BP Investasi Danantara, Bakal Kelola Rp9.504 Triliun 

Sama halnya dengan BP Investasi Danantara. Erick mengatakan ini merupakan visi Prabowo yang juga harus didukung oleh BUMN.

"Sejak awal saya bilang, kita sudah siapkan tempat dan kalau rekan-rekan media ingat, RUU BUMN yang didorong waktu itu adalah super holding dan transisinya ya memang sejalan dengan nafas kita," ujar Erick.

Erick mengatakan saat ini dari 47 perusahaan BUMN, 40 dari itu dalam kondisi yang sehat.

Erick pun membeberkan beberapa capaian seperti total gabungan laba BUMN yang angkanya naik dari Rp 13 triliun pada 2020, menjadi Rp 327 triliun pada 2023. Dividen pada tahun ini pun telah ditargetkan sebesar Rp 90 triliun.

"Ketika banyak yang sehat ini mau dikonsolidasikan, ya enggak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi. Jadi yang sisa nanti kita restrukturisasi," ucap Erick.

"Jadi kompleksitasnya, kajiannya, sedang dibahas. Kalau ditanya lebih dalam, ini masih kajian semua," pungkasnya.

Adapun Danantara nantinya akan mengelola aset sebesar 600 miliar dollar AS (kurs Rp 15.840) atau setara Rp 9.504 triliun. 

Prabowo pun tidak mau terburu-buru membentuk BP Investasi Danantara.