Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menilai banyak target pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode 2019-2024 tak tercapai karena faktor pandemi Covid-19.
Huda mencontohkan tingkat pengangguran terbuka yang tetap tinggi dan tak tercapai karena pandemi Covid-19.
Namun, Huda juga menyoroti bahwa meskipun targetnya terhambat pandemi, ada indikator yang seharusnya dapat diperbaiki setelah pandemi mereda.
Baca juga: Kemiskinan di Jateng Jadi PR, Andika Beberkan Pembangunan Infrastruktur Jadi Penghubung Kota-Desa
Salah satu indikator yang disoroti adalah kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan rata-rata mencapai 6,5 persen, tetapi hanya mampu bertahan di angka sekitar 5 persen.
"Ada satu triwulan yang pertumbuhan ekonominya mencapai 7 persen, tapi secara rata-rata masih 5 persen," kata Huda kepada Tribunnews, dikutip Rabu (13/11/2024).
Huda menyarankan agar pemerintah yang baru ini dapat membuat kebijakan dengan lebih hati-hati. Ia mengatakan perumusan target pembangunan harus dilakukan secara terukur.
Pemerintah disebut perlu memastikan bahwa target-target yang ditetapkan memiliki indikator yang jelas secara perhitungan
"Saya harapkan ada perbaikan dalam menentukan indikator RPJMN berikutnya. Terukur adalah indikator yang bisa diukur menggunakan indikator yang umum dihitung" ujar Huda.
"Dengan begitu, indikator-indikator di RPJMN (Rencana Program Jangka Menengah Nasional) make sense dan berdasarkan kriteria dan perhitungan yang matang," pungkasnya.
Baca juga: Basuki: Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat
Bappenas Sebut Banyak Target Jokowi Tak Tercapai
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan mayoritas target pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya di periode 2019-2024, banyak yang diperkirakan tak tercapai.
Hal ini terlihat dalam paparan sekaligus evaluasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2024).