Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengkonsolidasikan data serta sinkronisasi program pengentasan kemiskinan.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, selain kedua instansi tersebut pihaknya turut mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Karena program pengentasan kemiskinan ini ada menyangkut di 27 kementerian, ada 154 program," ujarnya.

Menurutnya, rakor ini bukan rakor yang terakhir dan akan dilanjut dengan kementerian-kementerian lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, KKP dan sebagainya.

"Nanti kita atur gilirannya, dan mereka meng-sinkronisasi itu," kata Budiman di Menara Danareksa, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, konsolidasi data kemiskinan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan berbasis data yang akurat.

"Pak Budiman Sebagai BP Taskin menjadi koordinator untuk menentukan kebijakan umumnya, strateginya. Lalu kami di Kementerian menindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi kami," ujar Saifullah.

Menurut dia, rapat koordinasi ini membuat kementerian dan lembaga bekerja lebih ringan. Sebab, nantinya data yang digunakan sudah menjadi data tunggal. Sehingga dalam penugasannya nanti bisa jauh lebih efektif.

"Nah yang saya juga senang bahwa semua sepakat dengan Presiden, agar segera mewujudkan data tunggal itu dan sekarang nanti akan dijelaskan semua kementerian, lembaga yang memiliki data. Sudah diserahkan kepada BPS, setelah itu nanti kita tunggu hasilnya," jelasnya.

Baca juga: Menhut: Perhutanan Sosial Bentuk Keberpihakan Pengentasan Kemiskinan

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS bertugas untuk menyediakan data yang akurat dan berkualitas sehingga nantinya dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan.

Dia bilang, ada beberapa data yang bisa digunakan salah satunya kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Dari data tersebut nantinya akan diintegrasikan menjadi data tunggal yang bisa dimanfaatkan dalam program pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Jadi Kepala BP Taskin, Ini Tugas-tugas yang Diamanatkan Presiden Prabowo ke Budiman Sudjatmiko

"Tugas kami sesuai yang tadi disampaikan oleh Bapak Mensos menindaklanjuti arahan Bapak Presiden adalah kami harus mengintegrasikan berbagai data. Kemudian menjadi data tunggal untuk kemudian dimanfaatkan untuk data pensasaran dari program percepatan pengentasan kemiskinan," ujar Amalia.

"Data tunggal sedangkan disiapkan, dan tentunya tata kelola data tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut karena ini yang juga penting untuk kita menjadi bagaimana pemanfaatan data tunggal. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses updatingnya. Itu nanti akan dibahas kemudian," sambungnya.