Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memperingatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar tidak lagi mengimpor garam konsumsi di tahun 2025.

Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan Tahun 2024 di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (28/11/2024).

"Garam itu juga bagian dari pangan harus swasembada dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, tidak boleh lagi jadi tanggung jawabnya besar," kata Zulhas.

Zulhas menugaskan Kementerian KKP untuk memproduksi garam di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

Di satu sisi, Zulhas juga memberikan tugas pada Kementerian Perindustrian untuk menentukan impor garam industri mulai 2027 mendatang.

"Dan dua tahun lagi ya dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri, harus bisa produksi sendiri. Wah ini kan luar biasa beratnya," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan indentifikasi wilayah yang bisa dijadikan model untuk produksi garam dalam negeri.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Buka Impor Garam Industri Tahun Ini Sebanyak 2,4 Juta Ton

"Kita sudah identifikasi di Nusantara Tenggara Timur, itu adalah wilayah yang bagus. Dan kalau Garam Industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NACL di atas minimum 97".

"Di sana sudah kita lihat, di sana itu lebih dari 97 persen NACL-nya. Lalu ada kriteria-kriteria lain ya, tadi untuk kepentingan industri," ujarnya.

Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan: Produksi Garam dari NTT Mampu Penuhi 50 Persen Kebutuhan Nasional

Sakti bilang bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan tim untuk menangani hal tersebut. Sebab menurutnya, produksi garam ini diyakini bisa dikembangkan bukan hanya di hulu melainkan ke hilir juga.

"Ini 2025 ini, kita sekarang lagi siapin tim untuk kemudian kita kerja. Nanti sebetulnya pelaksananya itu adalah di BUMN bidang pangan," jelas dia.