Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan GIZ Indonesia menggelar Festival Jaminan Sosial (Jamsos) di arena Car Free Day Jakarta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program jaminan sosial, Minggu, 8 Desember 2024.
Kegiatan ini juga menjadi momen penutup dari proyek Social Protection Programme (SPP) yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di bawah payung kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman selama 10 tahun terakhir.
Baca juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Industri Manufaktur, Masyarakat Bisa Apa?
Lewat proyek SPP terdapat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Salah satunya adalah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjadi program asuransi kesehatan nasional berbasis kontribusi terbesar di dunia.
Pada September 2024, lebih dari 277 juta penduduk Indonesia, atau 98,42 persen dari total populasi, telah tercakup dalam Program JKN.
Pertumbuhan ini amat signifikan jika dibandingkan dengan 2011, di mana hanya 17 persen penduduk Indonesia–terutama pekerja formal–yang terdaftar dalam program jaminan sosial bidang kesehatan.
Sementara kelompok rentan dan pekerja informal masih menghadapi tantangan untuk mengakses layanan kesehatan karena hambatan finansial.
“Penguatan sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses ke jaminan sosial yang layak. Kami mengapresiasi GIZ Indonesia atas kolaborasinya dengan Bappenas melalui proyek Social Protection Programme, yang telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional," ujar Maliki, ST, MSIE, Ph.D, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Senin, 9 Desember 2024.
Baca juga: BRI Salurkan KUR Rp175,66 Triliun, Wujud Nyata Asta Cita dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Dia menjelaskan, keberhasilan program ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, sekaligus menegaskan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Beberapa pencapaian signifikan yang telah diraih dalam proyek SPP di antaranya, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012–2019 yang menjadi pijakan transformasi program jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia, pilot project kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan yang ramah disabilitas, Panduan Pembangunan Inklusif bagi BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai kajian strategis untuk mendukung perbaikan dan penguatan implementasi program jaminan sosial di Indonesia.
Menurut Hans-Ludwig Bruns, Country Director GIZ Indonesia & ASEAN sejak 2011, Pemerintah Jerman melalui GIZ telah memberikan dukungan berkelanjutan dalam reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia.
"Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen bersama untuk masa depan yang tangguh dan berkeadilan, tetapi juga menghadirkan inovasi yang diharapkan mampu menginspirasi banyak negara berkembang dan menjadi tolok ukur global untuk inklusivitas," ujarnya.
Dua tahun setelah implementasi JKN, tepatnya pada tahun 2016, integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN berhasil dilakukan untuk menyatukan berbagai skema daerah ke dalam satu sistem nasional guna memastikanmanfaat yang setara di seluruh wilayah Indonesia.
Proyek SPP didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) dan berperan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan inovasi-inovasi untuk melengkapi sistem jaminan sosial di Indonesia.
Dukungan ini mencakup dukungan keahlian teknis, kajian-kajian strategis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi proses di berbagai bidang, seperti Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP), program inklusi keuangan bagi kelompok rentan, pengembangan akses pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan reformasi aktuaria jaminan sosial untuk menyempurnakan manfaat serta cakupan program jaminan sosial.