TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan memperpanjang atau tidaknya program subsidi gas atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tahun 2025.
Kebijakan HGBT diketahui telah berakhir pada 31 Desember 2024, dimana kebijakan ini membuat harga gas untuk 7 sektor Industri menikmati harga 6 dolar AS per MMBTU.
Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah mengatakan, subsidi gas untuk 7 sektor industri lebih baik dialihkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Baca juga: Kemenperin Minta Bahlil dan Sri Mulyani Agar Lanjutkan Kebijakan Harga Gas Murah
“Sudah tidak pantas ada subsidi gas alam untuk 7 sektor industri yang masih disubsidi,” katanya dalam acara economy outlook 2025, di Melawai, Jakara Selatan, Selasa (7/1/2025).
Menurut Fauzan, para pengusaha ini seharusnya malu meminta subsidi terus menerus dari pemerintah. Sementara rakyat miskin makin terhimpit oleh ekonomi yang semakin sulit.
“Pengusaha keramik, baja, kaca, petrochemical, oleochemical jangan sampai mengeluh minta subsidi lagi, emang gak malu dengan rakyat miskin masih minta subsidi gitu?,” ujarnya.
Fauzan melanjutkan, sangat aneh rasanya kalau sampai para pengusaha di industri yang menggunakan gas alam masih mengharapkan subisidi pemerintah. “Kebijakan HGBT sudah tidak relevan,” imbuhnya.
Menurutnya, anggaran subsidi tersebut dialihkan untuk mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh langsung masyarakat.
Seperti program makan bergizi gratis untuk mendukung kebutuhan gizi puluhan juta anak sekolah di Indonesia.
“Sekarang Presiden Prabowo masih memikirkan makan bergizi gratis untuk puluhan juta anak sekolah, susu gratis, juga bansos dan rumah yang layak untuk rakyat Indonesia, bahkan dari kantong pribadi. Ini harus dicontoh oleh pengusaha untuk berkorban demi bangsa, jangan nuntut pemerintah terus,” tuturnya.