TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria melarang direksi-direksi BUMN melakukan beberapa hal.

Dony meminta direksi BUMN tidak berutang budi, tidak boleh ditekan pihak mana pun dalam bekerja, dan dilarang main golf di hari kerja karena buruk di mata publik.

Dony juga tidak memperbolehkan direksi BUMN memiliki protokol dalam jumlah besar dan istri direksi dilarang ikut campur urusan kantor.

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan bahwa pernyataan Dony disambut baik oleh berbagai pihak.

Baca juga: Prabowo Minta Seluruh Jajaran Direksi BUMN Dievaluasi Mulai Dari Kinerja Hingga Akhlak

Banyak yang menilai bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan positif yang harus dijalankan oleh para pejabat BUMN.

Wijayanto menilai bahwa kebijakan yang dipesankan oleh Dony kepada direksi-direksi BUMN itu merupakan kebijakan bagus yang harus dijalankan.

"Ini kebijakan bagus, perlu didukung. Selain mendorong efisiensi dan efektifitas kerja, ini juga mengirim pesan yang sangat positif kepada komunitas bisnis dan masyarakat luas,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/6/2025).

Pegiat antikorupsi yang juga eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Lakso Anindito, menilai pesan yang disampaikan oleh Dony tersebut cenderung positif.

Lakso berpendapat, larangan tersebut merupakan langkah yang baik sebagai simbol optimalisasi perbaikan BUMN.

“Penting bahwa penguatan komitmen anti-korupsi melalui sistem, misalnya dengan konsistensi pengambilan keputusan sesuai prinsip business judgement rule memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi," kata Lakso.

"Hal tersebut untuk mencegah penggunaan berbagai sarana untuk melanggar prinsip integritas,” jelasnya.

Tumbuhkan Kepercayaan Publik

Sementara itu, pengamat komunikasi publik dari Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat melihat bahwa Dony ingin menumbuhkan kepercayaan publik yang kuat dengan kebijakan-kebijakan terhadap direksi BUMN tersebut.

Dadang memandang hal itu menunjukkan profesionalisme, karena esensi dari institusi bisnis negara ini adalah kepercayaan (trust).

"Jadi kalau hilang ya sudah. Hilang atau tidaknya trust ini by means of communication adalah dengan komunikasi tersebut yang di mana kegiatan-kegiatan itu bisa menimbulkan persepsi ketidakpercayaan,” kata Dadang.