Baca tanpa iklan
Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang.
Sebab, menurut CELIOS, efisiensi yang dilakukan telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.
Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, dan membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi).
Lalu, debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/mangrove/karst) dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN.
Menurut CELIOS, hal itu karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan.
Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara.
Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.
Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM.
"Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik," tulis CELIOS.