TRIBUUNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menugaskan pegawai bea cukai di Bandara Morowali Sulawesi Tengah.

Hal ini menanggapi isu terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali tanpa kehadiran otoritas negara.

"Kelihatannya dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda musti tanya ke siapa ya, bukan ke kita. Kalau mau dikasih (petugas Bea Cukai) ya kita siap ya, orang bea cukai banyak," kata Purbaya usai menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana membantah terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali, Sulawesi Tengah tanpa kehadiran otoritas negara.

Baca juga: Profil PT IMIP, Perusahaan Pemilik Bandara Khusus di Morowali yang Menjadi Sorotan Menhan

Wamenhub Suntana memastikan bahwa bandara tersebut resmi terdaftar di Kementerian perhubungan (Kemenhub) dan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan.

Suntana bilang, pemerintah sudah menempatkan sejumlah personel lintas instansi di bandara tersebut untuk memperkuat pengawasan.

"Mengenai Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari bea cukai, dari kepolisan, dari kemenhub sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana," kata Suntana di Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana juga menegaskan bahwa Bandara Morowali ini bukan bandara ilegal. Dia menjelaskan, sejak awal bandara tersebut memiliki izin resmi dan telah melalui mekanisme pengawasan pemerintah.

"Sudah itu. Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personil dari lintas terkait," ungkap dia.

Di sisi lain, Wamenhub Suntana menyebut Banda Morowali hanya melayani penerbangan domestik.

"Itu domestik bukan internasional," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin geram lantaran adanya dugaan bandara yang tidak memiliki perangkat negara bertugas di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah.

Sjafrie menyebut hal ini merupakan anomali yang terjadi di NKRI. Hal itu disampaikan Menhan saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah.

Sjafrie menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kedaulatan ekonomi Indonesia menjadi rawan.