Ringkasan Berita:

• KSP Nasari menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia.
• Koperasi desa juga didorong masuk ke ekosistem strategis nasional, salah satunya sebagai pemasok dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Dalam skema pemasokan MBG, pembagian hasil ditetapkan 70 persen untuk koperasi desa dan 30 persen untuk mitra.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia.

Dukungan tersebut mencakup channeling, pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, digitalisasi, hingga pembukaan peluang usaha dan pasar.

Ketua Umum KSP Nasari, Frans Meroga Panggabean, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya merupakan mandat langsung dari pemerintah yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Baca juga: Eksis 27 Tahun, Wamenkop Nilai KSP Nasari Layak Jadi Mitra Strategis Kopdes Merah Putih

“Kami ini dipanggil langsung oleh Pak Menteri Koperasi. Pada 20 November 2025 kami diminta menandatangani piagam komitmen. Jadi ini bukan seremoni, tapi penugasan untuk bekerja nyata di lapangan,” kata Frans dalam acara Deklarasi Asosiasi KDKMP Se Indonesia, di Bekasi, Minggu (25/1/2026).

Dalam acara Deklarasi Asosiasi KDKMP Se Indonesia tersebut juga telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara KSP Nasari dengan Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Se Indonesia tentang Kemitraan Strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Dalam MoU tersebut telah disepakati 10 peran dan usaha bersama dalam rangka Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Ketua Umum Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Se Indonesia, Tri Wuryantoro, menyatakan bahwa asosiasi ini diharapkan menjadi rumah besar bagi seluruh Kopdes Merah Putih di Indonesia.

"Dengan dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama ini maka KSP Nasari menjadi kakak asuh dalam upaya memperkuat konsolidasi, standarisasi tata kelola, dan memperluas kolaborasi strategis lintas sektor termasuk dengan pihak swasta agar dapat meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput”.

Menurut Frans, KSP Nasari hadir berlandaskan prinsip ketujuh koperasi, yaitu kerja sama antar koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Baca juga: Nasari Group Dorong Sertifikasi Kompetensi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

“Kalau koperasi jalan sendiri-sendiri, dampaknya kecil. Tapi kalau kita kolaborasi, kekuatannya akan berlipat. Itulah roh dari koperasi,” ujarnya.

Sebagai bentuk konkret, KSP Nasari meluncurkan program Kolaborasi Koperasi atau Collab Coop.

Program ini dirancang bertahap untuk menjawab persoalan riil koperasi desa, mulai dari rendahnya literasi koperasi hingga keterbatasan modal dan akses usaha.

“Kami mulai dari hal paling dasar, yaitu sosialisasi masif. Banyak masyarakat desa yang belum benar-benar paham koperasi itu apa dan manfaatnya apa,” lanjut Frans.

Tahap berikutnya adalah pelatihan dan pendampingan intensif bagi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi desa.

“Pengurus koperasi tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka harus didampingi, dilatih, dan diperkuat kapasitasnya supaya koperasinya sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam aspek pembiayaan, KSP Nasari menerapkan skema channeling produk simpan pinjam. Skema ini dimaksudkan sebagai sarana belajar langsung bagi koperasi desa dalam mengelola pembiayaan secara profesional.

“Simpan pinjam itu bisnis paling kompleks. Tapi lewat channeling, koperasi desa bisa belajar menilai karakter anggota, kemampuan bayar, sampai mitigasi risiko secara nyata,” jelas Frans.

Ia menambahkan, setiap pencairan pembiayaan channeling sebesar Rp1 miliar akan disertai fasilitas pinjaman berbentuk barang kebutuhan pokok senilai Rp10 juta tanpa agunan.

“Kami ingin koperasi desa punya ruang napas usaha. Jadi bukan hanya pinjaman di atas kertas, tapi ada barang nyata yang bisa langsung dimanfaatkan,” ungkapnya.

KSP Nasari juga mendorong koperasi desa masuk ke ekosistem strategis nasional, salah satunya sebagai pemasok dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Baca juga: Dukung Ekonomi Syariah Nasional, KSPPS Nasari Mandiri Syariah Siap Jadi Bapak Asuh Koperasi Desa

“Aturannya jelas, Kopdes Merah Putih harus diprioritaskan sebagai supplier. Kami siap bantu permodalan dan membuka akses kerja samanya,” ujar Frans yang juga sebagai Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Dalam skema pemasokan MBG, pembagian hasil ditetapkan 70 persen untuk koperasi desa dan 30 persen untuk mitra.

“Yang paling penting, koperasi desa tidak hanya jadi penonton. Mereka harus menjadi pemain utama dan menikmati manfaat ekonominya,” tegasnya.

Frans menegaskan, kerja sama KSP Nasari dengan Asosiasi Koperasi Desa Merah Putih Seluruh Indonesia tidak dibatasi waktu.

“Komitmen kami selamanya. Sampai koperasi desa benar-benar menjadi pilar ekonomi kerakyatan dan rakyat desa makin mandiri secara ekonomi,” pungkas Frans