TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyarankan agar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono, ke depannya bisa membuat kebijakan yang bisa dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.

Hal tersebut, disampaikan Wijayanto ketika menanggapi terkait kritikan yang dilayangkan kepada Thomas soal independensi bank sentral menyusul masuknya di BI.

Kritikan terhadap Thomas itu muncul seiring dengan latar belakang politik serta hubungan keluarganya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto.

Thomas sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Sementara Deputi Gubernur BI dijabat oleh Juda Agung yang kemudian memilih mengundurkan diri pada 13 Januari 2026 lalu.

Oleh karena itu, Wijayanto mengatakan, dalam waktu dekat ini justru Thomas harus bisa memastikan setiap kebijakannya itu kredibel.

"Tidak boleh leaning towards political interference (kecenderungan menuju campur tangan politik) tertentu," ucap Wijayanto, Kamis (29/1/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Pak Thomas sendiri banyak yang mempertanyakan track record-nya, capacity-nya, justru ketika on the spotlight, dia harus menunjukkan bahwa dia mampu, harus lebih sering tampil," sambungnya.

Meski demikian, Wijayanto merasa cara ini mungkin bukan sesuatu yang efektif untuk memperbaiki keadaan.

"Tetapi itu the only way untuk memperbaiki situasi. Beliau dikritik capacity-nya, tunjukkan beliau mampu dan saya yakin dia mampu kalau mau belajar," katanya.

"Tunjukkan bahwa keputusan BI dalam sebulan, dua bulan, tiga bulan ke depan itu benar-benar independen. Biarkan market, biarkan masyarakat yang melihat," imbuh Wijayanto.

Tanggapan Thomas

Terkait kritikan tersebut, Thomas menilai, opini publik itu sah dalam ruang demokrasi.

Baca juga: Jadi Deputi Gubernur BI Terpilih, Thomas Djiwandono Ingin Temui Presiden Prabowo

"Gini, semua pertanyaan atau persepsi negatif atau persepsi yang seakan-akan bahwa independensi bank Indonesia dipertaruhkan, itu saya anggap secara pribadi itu opini," kata Thomas saat Konferensi Pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (28/1/2026).

Namun, menurut Thomas, penilaian publik terhadap independensi BI tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi atau latar belakang pribadi, melainkan harus dilihat dari kinerjanya saat menjalankan tugas nanti.

"Itu sah-sah saja, saya hanya bisa menjawabnya tadi pas saya saat kerja. Apapun yang saya katakan saat ini ini pasti, ah, apalah gitu," tegas dia.