Perluasan lebih lanjut berpotensi membebani kemampuan pemerintah untuk mengarahkan ulang anggaran yang relatif kecil dibandingkan ukuran perekonomian.

Pembentukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) baru Danantara, juga menimbulkan ketidakpastian terkait pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasinya. 

Dengan kewenangan atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melebihi USD 900 miliar (sekitar 60 persen dari PDB nominal 2025), serta agenda ambisius yang mencakup rasionalisasi BUMN, peningkatan imbal hasil BUMN, dan investasi di sektor prioritas, kurangnya koordinasi dan koherensi kebijakan terkait mandat Danantara meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah. 

Baca juga: Moodys Turunkan Peringkat RI, Airlangga: Rating Indonesia Tetap Investment Grade

Sebagai contoh, kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN dapat menekan kesehatan keuangan BUMN, mengingat dividen merupakan sumber pendanaan utama. Bank-bank BUMN telah meningkatkan pembayaran dividen pada 2025. 

Meski Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan dan pemerintah telah membentuk kerangka hukum dan kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi, sejumlah pertanyaan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, dan hubungan regulasi masih tersisa—meskipun terdapat tanda-tanda awal perbaikan efisiensi. 

"Kendati demikian, asumsi dasar kami adalah bahwa pengembangan kelembagaan lebih lanjut akan memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai tata kelola dan operasional Danantara," tulis laporan Moody's.

Faktor yang menyebabkan penurunan peringkat utang sebuah negara:

1. Pergeseran berkelanjutan menuju kebijakan fiskal yang lebih ekspansif tanpa disertai reformasi penerimaan, yang mencerminkan melemahnya kohesi dan koordinasi kebijakan.

2. Pelemahan signifikan pada posisi eksternal, misalnya akibat depresiasi nilai tukar yang berkepanjangan atau arus keluar modal, dengan dampak terhadap keterjangkauan pembayaran utang serta, dalam jangka waktu tertentu, kecukupan cadangan devisa.

3. Pelemahan material pada kesehatan keuangan BUMN serta rendahnya imbal hasil investasi BUMN yang berkaitan dengan tata kelola Danantara yang belum cukup kuat.