TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan RI (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons soal munculnya kekhawatiran kepala daerah hingga asosiasi terhadap potensi lesunya pariwisata karena harga tiket pesawat naik imbas kenaikan harga bahan bakar avtur.

Kata Dudy, sejatinya ketetapan kenaikan fuel surcharge menjadi 38 persen untuk pesawat jet maupun propeler baru diterapkan, sehingga perlu dilihat terlebih dahulu dampak dari keputusan tersebut.

Sebelumnya, fuel surcharge untuk pesawat jet hanya sebesar 10 persen, sementara propeler 25 persen.

Dudy juga menyebut, evaluasi terhadap keputusan tersebut juga terbuka akan dilakukan oleh pemerintah.

"Kami lihat dulu, ini kan penerapannya kan baru diumumkan. Nanti kita lihat dulu kemudian kita evaluasi ya," kata Dudy saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dudy lantas menyatakan, sejatinya kekhawatiran yang timbul dari kepala daerah hingga asosiasi adalah hal yang wajar dan bisa dimengerti.

Namun dia meminta, agar kebijakan tersebut berjalan terlebih dahulu dengan catatan nantinya akan dievaluasi oleh pemerintah secara berkala.

"Kalau kekhawatiran itu bisa dimengerti, namun ini kan diterapkan dulu, kita lihat, dan ini akan dievaluasi secara terus menerus oleh pemerintah ya," tukas dia.

Sebagai informasi, kenaikan harga tiket pesawat digadang akan turut berpengaruh terhadap geliat pariwisata dalam negeri.

Bahkan terdapat narasi akan banyak masyarakat RI yang justru memilih untuk berlibur ke luar negeri karena harga tiket pesawat yang dijual rata-rata hampir sama atau bahkan lebih murah dibanding domestik.

Baca juga: Menhub Dudy: Tak Bisa Dihindari, Harga Tiket Pesawat Naik Maksimal 13 Persen

Hal tersebut turut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Pauline Suharno.

"Tapi kan kembali lagi, apakah market bisa menerima ini dan orang Indonesia kalau nggak kepepet, kayanya kalau nggak ada pilihan, baru diambil (opsi wisata di dalam negeri) gitu, kan," kata dia.

Terlebih kata Pauline, infrastruktur di Indonesia dinilai belum terlalu mumpuni untuk membuat masyarakat Indonesia berlibur di dalam negeri sceraa efisien.

Contohnya kata dia, jika ada perjalanan dari Medan menuju ke Belitung, masyarakat harus transit dulu di Jakarta, karena tidak ada penerbangan langsung atau transportasi pendukung lainnya.

"Makanya kenapa nggak bergerak domestiknya, karena nggak terjangkau," tandas Pauline.