TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan PT Pertamina (Persero) yang melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 langsung mendapat sorotan tajam dari kalangan dunia usaha.

Kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan tersebut, digadang bakal memberikan tekanan tambahan bagi sektor industri dan logistik di tanah air.

Sebab kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sanny Iskandar, lonjakan harga tersebut terjadi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu seperti saat ini.

Baca juga: DPR Ingatkan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Tak Jadi Alasan Naikkan Harga Pangan

Sebagai informasi, harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan sekitar Rp6.300 per liter. 

Sementara itu, jenis BBM diesel non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex melonjak hingga Rp9.400 per liter.

"Kenaikan pada jenis BBM diesel non-subsidi ini mencapai lebih dari 60 persen dibandingkan harga sebelumnya. Ini memberikan tekanan tambahan bagi dunia usaha dalam jangka pendek," ujar Sanny Iskandar kepada Tribunnews.com, Sabtu (18/4/2026).

Terlebih kata Sanny, kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex adalah ini menjadi faktor yang paling krusial. 

Pasalnya, kedua jenis BBM ini merupakan kebutuhan wajib bagi sektor logistik, transportasi barang, hingga sebagian aktivitas industri manufaktur.

Dalam struktur biaya dunia usaha, komponen energi terutama untuk kebutuhan mobilitas barang memiliki porsi yang sangat besar.

"Kenaikan harga diesel ini secara langsung akan meningkatkan cost of distribution (biaya distribusi) dan berpotensi menekan margin usaha. Terutama bagi sektor manufaktur dan komoditas yang sangat bergantung pada mobilitas barang," jelasnya.

APINDO kata dia, juga menyoroti adanya timing mismatch atau ketidaksesuaian waktu antara tren harga minyak global dengan domestik.

Dimana memang sempat terjadi koreksi pada harga minyak dunia, namun di saat yang bersamaan risiko geopolitik justru meningkat yang memicu penyesuaian harga terhadap BBM di dalam negeri.

"Hal ini menunjukkan adanya lag effect sekaligus tingginya volatilitas transmisi harga energi yang akhirnya harus diabsorpsi oleh pelaku usaha," katanya.

Sanny lantas menyebut, tekanan yang dialami dunia usaha tidak hanya karena adanya hantaman dari kenaikan harga BBM semata.