Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menilai, keluhan yang muncul saat ini menjadi sinyal perlunya peningkatan pengawasan dalam distribusi BBM subsidi. Menurutnya, masih terdapat potensi penyimpangan yang menyebabkan subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh nelayan kecil.

“Kita perlu memastikan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai BBM subsidi justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sementara nelayan kecil kesulitan mendapatkan akses,” ujarnya.

Asep juga menyarankan pemerintah agar membuka ruang untuk mempertimbangkan kebijakan tambahan guna meringankan beban nelayan kapal besar.

Salah satunya melalui keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Asep meyakini hal tersebut bisa menjadi solusi agar nelayan dengan kapal besar tetap produktif tanpa melanggar aturan subsidi.