Ringkasan Berita:

• Rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS, menyentuh Rp18.023 pada Kamis (4/6/2026) pagi.
• Tekanan dari dalam negeri berasal dari kenaikan inflasi Mei 2026, menyempitnya surplus neraca perdagangan, serta kekhawatiran terhadap ketahanan eksternal akibat gangguan pasokan global dan blokade Selat Hormuz.
• Faktor eksternal meliputi ketegangan geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, dan ekspektasi suku bunga tinggi di AS yang memperkuat dolar. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin anjlok setiap harinya dan kini sudah tembus Rp18.000 per dolar AS.

Mengutip Bloomberg, Kamis (4/6/2026) pagi, rupiah sudah di atas Rp18.023 per dolar AS, atau melemah 57 poin dari posisi penutupan perdagangan kemarin.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi dan pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor dalam negeri maupun luar negeri. 

Baca juga: Rupiah yang Digerakkan Sentimen

"Dari dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi Indonesia pada Mei 2026," kata Ibrahim.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,28 persen, lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang sebesar 0,13 persen.

Kenaikan inflasi didorong oleh naiknya harga pangan, energi, tarif yang diatur pemerintah, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain itu, Indonesia memang masih mencatat surplus neraca perdagangan pada April 2026 sebesar 89,1 juta dolar AS. Namun, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"Namun kalau di lihat secara statistik, surplus perdagangan April menyempit tajam, menggarisbawahi tekanan pada daya beli dan ketahanan eksternal akibat pasokan global yang tersendat akibat selat hormuz di blokade oleh pasukan garda revolusi Iran yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibuka kembali," terang Ibrahim.

Dari sisi eksternal, pasar keuangan global masih dibayangi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Israel masih melanjutkan operasi militernya di Lebanon selatan, sementara Iran dan Amerika Serikat masih berupaya mencapai kesepakatan untuk meredakan konflik yang terjadi.

Ketidakpastian tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memicu kekhawatiran inflasi global akan kembali meningkat.

Di saat yang sama, data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat. Hal ini membuat pelaku pasar memperkirakan Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama dari yang sebelumnya diperkirakan.

Penguatan dolar AS akibat ekspektasi suku bunga tinggi tersebut turut menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Kata Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, beredarnya berbagai rumor di pasar keuangan menjadi salah satu faktor yang menekan nilai tukar rupiah  ke level Rp 18.000 per dolar AS.

"Kalau kita lihat kan tiba-tiba aja pelemahannya 1-2 hari ini kan. Karena ada isu macem-macem, ada rumor macem-macem di pasar," ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/6/2026).

"Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya Rp18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu," imbuhnya.

Purbaya menegaskan, tugas pemerintah saat ini adalah menjaga ekonomi nasional agar tetap kuat. Menurutnya nilai tukar rupiah pada akhirnya ditentukan oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

"Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja. Supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi untuk saya fokusnya di situ," tutur Purbaya.

Terkait kemungkinan digelarnya rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas pelemahan rupiah, Purbaya mengatakan saat ini kondisi tersebut masih menjadi ranah Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar.

Ia menegaskan KSSK tetap akan menggelar rapat secara berkala seperti biasa. Namun, jika diperlukan koordinasi lebih cepat atau ada permintaan dari Bank Indonesia, pemerintah siap mengadakan rapat khusus.

"Itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja. Tapi kalau ada, kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan," ucap dia.

"Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita akan rapat cepat," sambungnya.