News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gejolak Rupiah

Rupiah Jebol Rp18.000, Pekerja Bakal Dilanda PHK Massal pada Semester II 2026

Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

BADAI PHK - Ilustrasi. Apabila pelaku usaha mulai mengurangi produksi akibat tekanan biaya yang semakin tinggi karena pelemahan rupiah, maka risiko PHK massal berpotensi terjadi pada semester II-2026.

Ringkasan Berita:

  • Celios menilai pelemahan rupiah hingga Rp18.000 per dolar AS meningkatkan risiko kenaikan harga dan tekanan dunia usaha.
  • Jika produksi dikurangi, PHK massal berpotensi terjadi pada semester II-2026.
  • Jumlah kelas menengah diperkirakan menyusut hingga 1,4 juta orang tahun ini.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp 18.031 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (4/6/2026).

Pelemahan tersebut memicu kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga barang, tekanan terhadap dunia usaha, hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pelemahan rupiah saat ini merupakan sinyal krisis finansial yang dapat berdampak langsung kepada jutaan masyarakat.

Baca juga: Bank Indonesia Ungkap Dalang Anjloknya Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS

"Pelemahan rupiah berdampak ke tekanan krisis finansial yang berpengaruh langsung ke jutaan orang. Sebenarnya ini hanya tunggu waktu. Transmisi biaya bahan baku impor yang naik ke konsumen akhir tidak bisa lagi dihindari," tutur Bhima kepada Tribunnews.com, Kamis (4/6/2026).

Persoalan utama bukan hanya pelemahan rupiah, melainkan kecepatannya yang dinilai terlalu tajam. Sepanjang 2026, nilai tukar rupiah telah melemah sekitar 8 persen.

Dampaknya, para pengusaha bisa dipastikan kebingungan dalam menetapkan harga produknya, terlebih nilai bahan baku juga ikut naik dengan melemahnya rupiah.

"Yang bermasalah adalah rupiah melemah terlalu tajam, 8 persen sejak awal tahun 2026. Pengusaha pasti bingung, price list harusnya berubah, tapi konsumen ngga siap. Opsinya pelaku usaha mengecilkan ukuran barang atau stop produksi sementara," jelas Bhima.

Bhima memperingatkan, apabila pelaku usaha mulai mengurangi produksi akibat tekanan biaya yang semakin tinggi, maka risiko PHK massal berpotensi terjadi pada semester II-2026.

"Kalau yang terjadi sampai mengurangi produksi, PHK massal akan meledak semester II ini," ungkapnya.

Selain itu, ia memperkirakan jumlah kelompok masyarakat rentan akan semakin meningkat. Sementara itu, jumlah kelas menengah diperkirakan menyusut sekitar 1,2 juta hingga 1,4 juta orang sepanjang tahun ini.

Di sisi lain, pelemahan rupiah juga dinilai memperburuk beban impor minyak dan gas (migas) Indonesia. Menurut Bhima, kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran setan yang semakin menekan nilai tukar rupiah.

"Efek ekonomi lainnya adalah lingkaran setan pelemahan rupiah berkorelasi dengan beban biaya impor migas yang makin mahal. Begitu impor migas yang gunakan dolar juga naik, defisit migas bisa menambah beban rupiah. Lingkaran setan ini musuh utama ekonomi," jelasnya.

Bhima menilai solusi jangka panjang yang perlu ditempuh pemerintah adalah mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.

"Jalan keluarnya tentu bukan cari sumber migas, tapi segera cari energi alternatif. Transisi energi jadi jawabannya. Waktunya sekarang," ucapnya.

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan memulihkan nilai tukar rupiah, Bhima menyebut pentingnya membangun kembali kepercayaan publik dan investor.

"Perbaiki kepercayaan publik dan investor. Rombak total tata kelola MBG, cari alternatif energi terbarukan termasuk percepatan program 100 GW," ujarnya.

Bhima juga secara tegas meminta pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Iya harus distop dulu. Kopdes juga pemborosan. Mumpung sebagian belum beroperasi harus dihentikan dulu," terangnya.
 

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini