Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengelola Investasi Danantara ikut memikul tugas menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
Hal tersebut disampaikan Said menanggapi usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 yang diajukan oleh pemerintah.
"Kita telah minta Bank Indonesia (BI) untuk ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi. Sangat sepadan pula Danantara yang memiliki aset belasan ribu triliun untuk ikut memikul tugas mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tanggungjawab Danantara itu harus bisa kita kuantisir melalui perhitungan oleh BPS," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Said menyatakan, strategi pertumbuhan ekonomi nasional harus inklusif.
Kebijakan fiskal harus mampu mengorkestrasi target pertumbuhan dengan upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Lebih lanjut, Said menyoroti tekanan serius yang tengah dihadapi perekonomian domestik, khususnya terkait nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga (yield) Surat Berharga Negara (SBN), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih terencana dalam mengeksekusi kebijakan dan tidak sekadar menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan hawkish The Fed atau gejolak geopolitik.
"Pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan. Ketidakpastian kebijakan menjadi resiko besar bagi pelaku usaha. Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," ujar Said.
Baca juga: Prabowo Akui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Sepenuhnya Dinikmati Rakyat
Di sektor energi, Banggar DPR mendesak pemerintah mengubah arah kebijakan agar produksi dan konsumsi domestik bisa sinkron.
Said menyayangkan ironi di mana Indonesia rajin mengekspor batu bara, tetapi konsumsi dalam negerinya bergantung pada BBM impor yang mahal.
"Lebih tragis lagi, kita menanggung biaya impor energi yang mahal, namun pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Padahal fungsi subsidi energi untuk menahan guncangan ekonomi (shock absorber) bagi rumah tangga miskin," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, programnya berbiaya mahal, tetapi disalurkan kurang tepat sasaran dari tahun ke tahun.
"Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," ungkap Said.
Baca juga: Rhenald Kasali: Kriminalisasi Keputusan Bisnis Bisa Hambat Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Selain energi, Said juga menyoroti sektor pendidikan terkait upaya memaksimalkan bonus demografi yang diperkirakan habis pada 2041. Saat ini, 52 persen dari 147,9 juta penduduk yang bekerja hanya lulusan SD dan SMP.