Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dampak ekonomi dan sosial dipastikan terjadi akibat penyebaran virus Covid-19, termasuk usaha yang lesu dan daya beli masyarakat yang merosot.
Berdasarkan informasi dari WHO, pandemi Covid-19 telah meluas ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Penyebaran virus tersebut di Indonesia tergolong sangat cepat.
Seperti yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, Achmad Yurianto, data per tanggal 18 Maret 2020 mencapai 8,37%; dari 227 orang terpapar virus terdapat 19 orang yang meninggal.
Mencermati perkembangan tersebut, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (Himpuni) memberikan beberapa usulan kepada pemerintah agar masalah ini dapat dikelola secara baik.
Baca: Seputar Obat Avigan yang Dikabarkan Ampuh Atasi Virus Corona: 4 Hari Pasien Positif Jadi Negatif
Baca: Emosi Disebut Loyo, Pria Ini Cekik PSK Hingga Tewas di Subang
Baca: Viral Video Maling Kotak Amal Berpakaian Hitam Terekam CCTV Beraksi di Masjid Surabaya
Koordinator Presidium Himpuni, Maryono, mengatakan satu di antara yang disuarakan Himpuni adalah pemerintah harus menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menyediakan perlengkapan kesehatan pencegahan penyebaran virus, khususnya masker dan hand sanitizer, dengan harga murah/terjangkau.
"Juga fasilitas kesehatan untuk penanganan orang-orang yang suspect, seperti Rumah Sakit dan segala perlengkapannya seperti ruang isolasi, ruang perawatan, alat pelindung diri (APD), alat test virus, dan lainnya tercukupi," kata Maryono didampingi Ketum IKA UB Ahmad Erani Yustika, Ketum IKA UNJ Juri Ardiantoro, Ketum ILUNI UI Andre Rahadian, dan Waketum IKA UNDIP Akhmad Muqowam pada Kamis (19/3/2020) malam.
Selain itu, lanjut Maryono, Himpuni meminta pemerintah melalui kementerian perindustrian melakukan konversi beberapa industri yang memiliki kemampuan untuk memproduksi alat pelindung diri dan hand sanitizer serta menjual hanya kepada pemerintah untuk persediaan pemerintah.
Himpuni, kata Maryono, mendukung penuh kebijakan pemerintah agar warga bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
"Agar Pemerintah lebih tegas lagi meminta kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, rumah ibadah, dan lain-lain terutama di wilayah dengan intensitas penyebaran virus yang tinggi, untuk melaksanakan kebijakan tersebut," katanya.
Himpuni juga berharap TNI dan Polri juga diminta ikut mengawasi supaya masyarakat mentaati serta mengajak tim medis swasta, mahasiswa kedokteran, dan keperawatan ikut membantu di Rumah Sakit.
Stok Sembako
Himpuni juga meminta Pemerintah memastikan persediaan kebutuhan pokok atau sembako, misalnya beras, gula, dan minyak, agar tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.
"Warga yang menimbun kebutuhan pokok diberi hukuman yang keras," kata Maryono.