Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (COVID-19) tidak efektif. Indikasinya adalah mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mencari terobosan inovatif guna menekan angka kasus Covid-19.
"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus Covid-19. Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," ujar Netty, dalam keterangannya, Senin (1/2/2020).
Salah satu terobosan yang disarankan Netty adalah dengan melakukan karantina wilayah secara penuh serta fokus pada pembenahan sistem kesehatan.
"Kebijakan setengah hati antara penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi telah membawa kita pada situasi sulit di mana pandemi tidak terkendali, dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi," jelas dia.
Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Lewati India, Politikus Demokrat: Kebijakan PSBB dan PPKM Tak Efektif
"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh.
Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," katanya.
Menurut Netty salah satu bentuk kebijakan setengah hati adalah PSBB dan PPKM.
Dia menuturkan bahwa PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus.
Namun meski perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.
Baca juga: Penjelasan KPK Soal Seleksi Juru Bicara yang Berakhir Nihil
"Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes.Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM," lanjut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.
Netty menunjukkan kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih. Buktinya, kata dia, sampai saat ini angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifnya rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk.
"Jadi pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," tambah Netty.